Untuk Nikmati Pemandangan Bendungan Mila, Setiap Warga harus Bayar Rp5000

Iklan Semua Halaman

.

Untuk Nikmati Pemandangan Bendungan Mila, Setiap Warga harus Bayar Rp5000

Redaksi Berita11
Minggu, 27 Januari 2019
Untuk Menikmati Pemandangan di Bendungan Mila, Setiap Warga Harus Merogoh Kocek Rp5000. Foto RIS.


Dompu,Berita11.com— Salah satu fasilitas publik yang memiliki panorama yang begitu indah yakni Bendungan Mila yang baru saja diresmikan Dirjend SDA Kementrian PUPR disorot sejumlah  pengunjung.

Masalahnya, ibarat objek wisata atau pusat perbelanjaan, Bendungan Mila  dimanfaatkan objek untuk menarik retribusi parkir dari para pengunjung. Nilainya pun tak seperti tarif parkir pada umumnya, melainkan hingga Rp5 ribu per kendaraan roda dua.

Tidak hanya itu, pengunjung menilai, penarikan biaya parkir yang berlaku sejak Senin (21/1/2019) lalu,  kurang etis. Karena  Bendungan Mila merupakan fasilitas publik yang mestinya dapat dimanfaatkan warga untuk bersantai, berlibur dan menikmati indahnya panorama di sekitarnya tanpa dibebani biaya apapun.

Namun nyatanya tidak demikian. Objek yang baru saja diresmikan pejabat kementerian justru dimanfaatkan sejumlah pemuda setempat  sebagai lahan pungutan liar (pungli).
Salah satu pengunjung  asal Kota Bima, Asni S.Pd mengeluhkan penarikan retribusi parkir di bendungan setempat yang berlebihan.

"Sangat disayangkan Bendungan Mila yang baru saja diresmikan langsung ada penarikan parkir dengan berlabelkan nomor saja bisa mendapatkan uang Rp5 ribu,” ujar Asni.

Asni mengaku datang ke Bendungan Mila bersama sejumlah keluarganya karena penasaran dengan indahnya panorama Bendungan Mila. Namun  ia sedikit kecewa dengan pemberlakuan retribusinya yang berlipat ganda untuk setiap kendaraan roda dua.

“Uang Rp5 ribu tidak ada artinya, hanya saja penggunaan uang itu harus jelas. Sementara Perda retribusi roda dua Rp1.000, sedangkan roda empat Rp2.000. Bayangkan saja dengan banyaknya sepeda motor dan mobil yang masuk mulai dari pagi hingga sore gini pendapatannya luar biasa,” ucapnya.

Dikatakan Asni, dengan adanya potensi pariwisata ini, pemerintah terkait mesti menetapkan peraturan daerah (Perda) karcis masuk agar tidak diduga pungutan liar.

“Penarikan retribusi untuk parkir atau tarif masuk ke Bendungan Mila boleh saja, yang penting jelas arah masuk uangnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Musliadin 29 tahun, salah satu petugas yang dipercaya menjaga areal Bendungan Mila yang juga ketua penarikan retribusi parkir mengaku, penarikan tersebut atas dasar inisiatif mereka tanpa ada perintah dari pihak manapun, termasuk BWS, Dinas PU maupun pemerintah desa.

“Kami berenam ini yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Bendungan Mila. Ini semata atas inisiatif kami untuk melakukan penarikan parkir. Karena Bendungan Mila ini masih dalam taraf pemeliharaan, apalagi pengunjung Bendungan Mila sangat banyak, tentu meninggalkan sampah,” katanya.

Musliadin beralibi uang hasil penarikan retribusi parkir digunakan untuk biaya operasional pemeliharaan bendungan setempat.

“Uang ini untuk biaya operasional kebersihan dan pemeliharaan Bendungan Mila dan penarikan retribudi ini diberlakukan sejak Senin 21 Januari lalu,” jelas dia.

Bendungan Mila yang baru saja diresmikan tersebut terletak di Desa Matua dan Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain di Kabupaten Dompu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat sejumlah bendungan yang memiliki pemandangan tak kalah menarik seperti Bendungan Pela Parado Kabupaten Bima yang sudah lama dibangun dan diresmikan Presiden SYB, Bendungan Batujai di Lombok Tengah, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Generong di Sumbawa. Seluruh bendungan tersebut tidak menarik biaya parkir, apalagi di atas ketentuan parkir, sehingga berbeda dengan yang diterapkan di lokasi bendungan baru di Kabupaten Dompu. [RIS]