Bawaslu Kabupaten Bima Proses Dugaan Perusakan APK Caleg DPR RI

Iklan Semua Halaman

.

Bawaslu Kabupaten Bima Proses Dugaan Perusakan APK Caleg DPR RI

Redaksi Berita11
Kamis, 21 Februari 2019
Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd. Foto Ist


Bima, Berita11.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima tetap mencatat kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) milik anggota Komisi 1 DPR RI yang juga Caleg DPR RI Dapil 1 Pulau Sumbawa dari Partai Amanat Nasional, H Muhammad Syafruddin ST MM.

Hanya saja untuk melajunjutkan prosesnya Bawaslu Kabupaten Bima memerlukan terpenuhinya syarat formil dan meteril informasi awal yang diperoleh penyelenggara setempat.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junadin S.Pd. “Saat ini Kami sedang menganalisis peristiwa, untungnya kami sedang memproses kasusnya sejauh mana perusakan itu, siapa yang melakukan karena itu harus ada unsur-unsurnya baru bisa kita proses. Apakah kategori tindak pidana Pemilu atau bukan setelah nanti kita melihat syarat formil dan materinya, siapa pelakunya,” ujar Junaidin di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bima, Kamis (21/2/2019).

Junaidin menyatakan, Bawaslu Kabupaten Bima juga sudah mengetahui perusakan APK milik anggota calon anggota DPR RI itu sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Pihaknya tidak membatasi masyarakat atau peserta Pemilu untuk mengadukan peristiwa kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi berkaitan domain pelanggaran Pemilu merupakan tugas dan wewenang Bawaslu.

“Karena ini wilayah Pemilu, kami juga tidak bisa membatasi orang untuk mengadukan itu ke pihak berwajib. Nggak bisa membatasi itu karena itu hak orang lain, hanya saja memang kalau dalam Undang-Undang Pemilu, apapun peristiwa yang terkait dengan peristiwa Pemilu penanganannya oleh kami, akan menjadi temuan kami di lapangan atau di kecamatan sehubungan dengan adanya informasi itu karena yang baru kami dapat,” ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Bima masih mempelajari, apakah baligo yang diduga dirusak dan diturunkan adalah APK yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau dibuat sendiri oleh peserta Pemilu 2019. Walaupun tidak ada larangan untuk APK yang dibuat sendiri oleh Caleg.

“Kapan itu dirusak, itu semua perlu dilakukan analisis serta perlu dilakukan investigasi siapa itu yang merusak. Siapa itu terlapornya karena nggak mungkin melaporkan orang semua orang yang ada di sekitar itu,” ujarnya.

Dijelaskannya, perihal perusakan APK peserta Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sebelumnya, Kapolsubsektor Soromandi, IPDA Muhammad Sofyan, S.Sos menyebut,  Caleg DPR RI dari PAN yang juga anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi Pertanahan, Luar Negeri, Komunikasi, Informatika, dan Intelijen, H Muhammad Syafruddin ST MM telah mengetahui adanya perusakan dan pelaporan oleh tim lapangan berkaitan APK tersebut. [AD]