Danrem 162/WB Tegaskan akan Wujudkan Pelayanan Maksimal untuk Korban Gempa

Iklan Semua Halaman

.

Danrem 162/WB Tegaskan akan Wujudkan Pelayanan Maksimal untuk Korban Gempa

Redaksi Berita11
Jumat, 01 Februari 2019
Danrem 162/ WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han  saat Menyampaikan Keterangan Depan Media.


Mataram, Berita11.com— Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menegaskan pihaknya akan mewujudkan pelayanan maksimal untuk korban gempa NTB.

Pihaknya melaksanakan rapat koordinasi tentang pelayanan kepada warga korban gempa yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang dengan membuka loket-loket pembayaran di masing-masing Kecamatan, termasuk rencana pelaksanaan SPK dengan para pengusaha yang menjadi aplikator.

Pelaksanaan SPK dengan para pengusaha yang menjadi aplikator akan menggabungkan dua kecamatan sehingga mempercepat proses pencairan dan pembangunan dengan skala prioritas yakni Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.

Hal tersebut diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., usai menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB Ir I Gusti Bagus Sugiharta, MT., BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak gempa, Perwakilan BNPB Pusat, Perwakilan BRI di Posko Terpadu Rehab Rekons Pasca Gempa NTB Kantor Sekertariat BNPB NTB Jalan Catur Warga Mataram, Jumat  (1/2/2019).

Dilanjutkannya, berkaitan buku tabungan, hingga saat ini progressnya sudah sangat baik karena fasilitator baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun fasilitator umum sudah maksimal mendorong masyarakat untuk segera membentuk Pokmas bagi rumah rusak ringan dan rusak berat sehingga bisa memperoleh buku tabungan.

“Bagi warga yang belum menerima dana padahal sudah terdaftar agar bersabar karena belum sinkron antara nama dan alamat, kadang-kandang ada yang namanya sama namun alamatnya berbeda dengan KTP. Pihak BRI memasukan nama berdasarkan input data dari SK Bupati sehingga harus dipending dulu mengingat pertanggung jawabannya nanti akan sulit, namun akan diurus kembali agar nama sama alamatnya sesuai dengan KTP,” jelas pria kelahiran Jakarta tersebut.

Selain itu, Danrem juga menyampaikan bagi pemilik rumah yang belum terdata agar melaporkan diri kepada fasilitator baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun fasilitator umum yang ada di desa sehingga dibantu dalam mengajukan data ke Dinas Perkim kabupaten/kota sesuai alamat  untuk verifikasi.

“Itu bisa saja terjadi karena gempa tidak hanya terjadi sekali saja namun berkali-kali sehingga bisa saja rumah yang tidak rusak menjadi rusak ringan, yang rusak ringan menjadi rusak sedang, rusak sedang menjadi rusak berat," sebut Alumni Akmil 93 tersebut sambil tersenyum.

Sementara Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB, Ir I Gusti Bagus Sugiharta, MT menjelaskan ketentuan bagi warga yang sudah membangun dengan dana sendiri.

“Dalam ketentuan, masyarakat diperbolehkan membangun lebih awal sebelum fasilitator turun, namun harus berkonsultasi dulu dengan teknisi dari Perkim yang ada di kabupaten/kota, sehingga bisa dikawal untuk membangun rumah tahan gempa,” jelas I Gusti Bagus Sugiharta.

Kadis Perkim Provinsi NTB juga menegaskan, jika pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi dari dinas setempat maka bisa dipastikan tidak akan mendapatkan pembayaran atau penggantian dana pembangunan.

“Bila masyarakat sudah membangun sendiri, namun tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada maka tidak bisa dibayarkan," ujarnya.

“Ketika masyarakat yang ingin membangun rumah lebih awal agar meminta rekomendasi dari teknis Perkim yang ada di Kabupaten/Kota sehingga apabila dalam pembangunan sesuai dengan rekomendasi maka bisa dibayarkan," pungkasnya. [MR]