DPRD Dompu Gelar Pertemuan dengan Dikes dan RSUD, Bahas Terkait Kinerja

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Dompu Gelar Pertemuan dengan Dikes dan RSUD, Bahas Terkait Kinerja

Jumat, 22 Februari 2019
Suasana rapat evaluasi kinerja Dikes dan RSUD di ruangan rapat Komisi III DPRD Kabupaten Dompu. Foto Ris

Dompu, Berita11.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi III, menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan (Dikes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu, Kamis (21/2/2019). Pertemuan tersebut telah berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Dompu dalam rangka mengevaluasi kinerja Dikes dan RSUD setempat.

Ketua Komisi III dari Fraksi PAN, Ikhwayudin AK mempertanyakan tentang beberapa item yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dikes dan RSUD Dompu termasuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yakni virus Rabies. Kemudian Ikhwayudin mempertanyakan pihak RSUD terkait tunggakan biaya pembayaran klaim yang nilainya mencapai Milyaran pada tahun 2018 lalu.

Tak hanya itu, lewat kesempatan itu juga Ikwayudin mempertanyakan mengenai pelayanan RSUD Dompu terhadap para pasien serta beberapa item masalah lainnya.

“Dalam pertemuan ini, kami Komisi III DPRD mempertanyakan mengenai berbagai hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dikes dan RSUD,” kata Ikhwayudin.

Diakui Ikhwayudin, selama ini pihaknya selaku DPRD banyak menerima laporan dari masyarakat yang kerap mengeluhkan mengenai dunia kesehatan termasuk pelayanan di RSUD tersebut.

”Maka itu dalam kesempatan ini pun, kami ingin secara langsung mempertanyakan mengenai hal itu,” jelasnya.

Menurut Ikwayudin, masalah KLB virus rabies di Kabupaten Dompu adalah persoalan serius yang tentu harus mendapatkan penanganan yang cepat oleh Pemda Dompu serta pihak lainnya. Akan tetapi lanjut Dia, pihaknya selaku DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemda khususnya Dikes dan OPD lainnya yang begitu cepat merespon dengan berbagai langkah dan tindakan untuk menuntaskan masalah KLB tersebut.

“Kami DPRD sangat mengapresiasi kinerja Pemda beserta jajaranya dalam mengambil langkah untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dompu, khususnya masalah KLB,” tuturnya.

Disela waktu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu Hj. Iris Juita Kastianti, SKM., M.MKes, mengaku, selama ini pihaknya tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Salah satunya kata Dia, mengenai KLB yang terjadi di Kabupaten Dompu ini.

”Kami Dikes bersama Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan dan PUPR serta pihaknya terus melakukan berbagai upaya penanganan guna menuntaskan masalah KLB,” katanya.

Iris menjelaskan, hingga pada bulan Februari ini sebanyak 718 orang masyarakat yang menjadi korban di gigit anjing. Bahkan dari sekian korban ini kata Dia, jumlahnya didominasi dari kalangan anak di bawah umur.

”Dari jumlah itu, sebanyak 200 lebih orang korban yang umurnya dibawah 15 tahun, bahkan ada juga kobran yang umur 7 bulan. Sejauh ini virus rabies hanya ditetapkan pada binatang jenis anjing dan untuk korbannya sampai saat ini belum ada tanda tanda terkena virus rabies," jelas Kepala Dikes.

"Akan tetapi kami sudah mengirim sampel ke pusat untuk mengetahui apakah virus ini menyerang korban (manusia, red). Nah ini yang masih kami tunggu karena itu bisa mengetahui hal itu butuh waktu yang lama,” sambungnya.

Sebelum dan sesudah Kabupaten Dompu ditetapkan sebagai daerah KLB oleh Bupati Dompu, lanjut Iris, pihaknya bersama OPD lain di Dompu terus melakukan berbagai upaya dan langkah penanganan terhadap KLB tersebut. Termasuk lanjut Dia, sudah ada tim yang dibentuk di 8 Kecamatan.

”Kasus KLB virus rabies ini, sudah menyentuh di delapan Kecamatan di Kabupaten Dompu. Mengenai penanganannya kami terus berupaya secara maksimal dalam menangani permasalah ini. Tim yang sudah dibentuk oleh Bupati Dompu terus bekerja dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing,” terangnya.

Menurut dia, terkat penanganan KLB, pihaknya mengalami kendala terutama mengenai masalah ketersediaan anggaran, termasuk dana untuk membeli vaksi dan alat pelindung bagi para petugas.

”Kemarin kami dikasih oleh daerah anggaran dari tanggap darurat (APBD) sebesar Rp175 Juta. Dari besaran dana itu, Rp 100 juta kami pergunakan untuk membeli vaksi, tapi dana itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Inilah kendala yang kami rasakan saat ini dan kami berharap ada solusi untuk kedepan,” bebernya.

Sementara itu, mengenai tunggakan biaya klaim di RSUD, Iris membenarkan adanya sisa tunggakan itu yang mencapai Rp13 Milyar. Namun kata Dia, dari besaran tunggakan itu, pihaknya sudah membayar Rp2 Milyar dan sisanya masih Rp11 Milyar.

"Kalau mengenai tunggakan pembayaran, itu sudah lumrah karena ini menyangkut ketersediaan anggaran," ucap dia lagi.

Sebelumnya, kegiatan evaluasi ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwayudin AK yang didampingi juga oleh dua orang DPRD Dompu salah satunya H. Didi Wahyudi SE. [RIS]