Ganti Rugi Lahan Milik Jumrawansyah Sedang Diproses

Iklan Semua Halaman

.

Ganti Rugi Lahan Milik Jumrawansyah Sedang Diproses

Abank poris
Minggu, 24 Februari 2019
Dokumentasi Bendungan Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu saat diresmikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 30 Juli 2018. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan Bendungan Tanju yang terletak di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu milik Jumrawansyah, 37 tahun, warga Lingkungan Madakimbi Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu saat ini sedang diproses Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Pernyataan ini disampaikan  Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) saat menggelar silaturrahim dengan sejumlah wartawan dan ngopi bareng di taman belakang gedung Pendopo Bupati Dompu, Sabtu (23/2/2019) malam.

"Saya tanyakan tim sembilan, setelah semua bilang tidak ada,  saya suruh orang lain untuk cek dan telusuri ternyata benar masih ada yang belum terbayarkan," jelas Bupati Dompu.

Diakuinya, setelah ditelusuri dan dicek melalui pemilik tanah yang mengelilingi lahan tersebut semuanya mengakui, kemudian HBY mengintruksikan untuk melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya memutuskan lahan tersebut akan dibayarkan dan saat ini dalam tahapan proses.

"Kami masih punya 1001 orang yang bisa kami gunakan dan sekarang kami sedang proses. Saat ini kami sedang Overlay beberapa peta jadi secara fisik, informasinya falit itu memang belum dibayar," ujar Bupati Dompu

Terkait dengan dua titik lahan lainnya milik H. Idris yang sudah dibangunkan tempat beribadah (masjid) memang memiliki sertifikat namun setelah dilakukan diskusi akhirnya dibangunkan masjid pengganti.

Sedangkan satu titik lahan lagi yaitu milik Ridwan, yang memang tidak diperbolehkan untuk dibayar karena di luar dari areal genangan air bendungan tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah HBY sudah melaporkan hal tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kalau kami salah bayar ini nanti bisa jadi masalah buat kami, bisa saja dilarikan ke pasal korupsi karena membayar lahan yang tidak diperlukan," tandasnya. [RIS]