Independent Democrasy Policy Sebut Penghadangan Caleg di Kabupaten Bima Ancaman Serius Demokrasi dan Kamtibmas

Iklan Semua Halaman

.

Independent Democrasy Policy Sebut Penghadangan Caleg di Kabupaten Bima Ancaman Serius Demokrasi dan Kamtibmas

Redaksi Berita11
Kamis, 28 Februari 2019
Direktur Riset dan Politik, Independent Democrasy Policy, Zulchijjah Djuwaid. Foto Ist. 


Bima, Berita11.com— Independent Democrasy Policy (IDP) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum agar bekerja serius menangani maraknya penghadangan calon legislatif (Caleg) yang melaksanakan kampanye di sejumlah wilayah Kabupaten Bima. IDP menilai kasus penghadangan Caleg merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IDP, Muhammad Isnaini saat Koordinasi Supervisi Gakumdu NTB di Sekretariat Bawaslu Kota Bima, Kamis (28/2/2019).

Isnaini mengatakan,  penghadangan Caleg yang melaksanakan kampanye adalah upaya-upaya mengotori demokrasi.

“Demokrasi tidak boleh tercoreng dengan cara menghalang-halangi hak konstitusional warga Negara. Negara tidak boleh kalah dengan perilaku bar-bar warga negara,” tandasnya.

Menurutnya, Undang-Undang telah menjamin hak setiap Caleg untuk memasuki wilayah yang sesuai dengan Dapilnya, sehingga seharusnya haknya tersebut tidak diganggu dengan cara penghadangan. Walaupun dengan alasan karena yang layak dipilih adalah putra asli di wilayah.

“Atas alasan apapun tidak boleh ada penghadangan, kecuali Caleg itu melanggar Undang-Undang Pemilu. Siapapun tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan harus melaporkan ke pengawas Pemilu yaitu Bawaslu. Negara ini punya aturan, bukan semaunya orang,” ujarnya.

Isnaini menduga ada semacam upaya mobilisasi oleh Caleg tertentu dalam usaha penghadangan terhadap Caleg lain. Untuk itu, Bawaslu patut bertanya dan menduga mengapa hal itu masif terjadi.

“Bawaslu harus kroscek di lapangan. Jangan-jangan ada yang memobilisasi. Jangan-jangan Ada yang gerakan penghadangan ini. Jangan-jangan ada aktor intelektualnya. Bawaslu coba cek di lapangan, tindak tegas,” tandasnya.

Secara terpisah, Direktur Riset dan Politik IDP, Zulchijjah Djuwaid menyayangkan tindakan segentir orang yang menghalang-halangi kampanye Caleg. Hal itu disebutnya sebagai upaya menghegemoni, memonopoli dan mengkavling daerah tertentu atas hak pilih rakyat.

“Tidak boleh ada politik sukuistik. Beri keleluasaan kepada Caleg dan rakyat menggunakan hak politiknya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Zoel sapaan akrabnya menjelaskan bahwa penghadangan terhadap Caleg selain termasuk tindak pidana Pemilu, juga merupakan tindak pidana umum. Maka pihak aparat keamanan seperti Kepolisian harus aktif dalam upaya melakukan pencegahan, supaya tidak kembali terjadi hal serupa.

“Apa kerjanya Kesbangpol sehingga ini terjadi? Apa upaya dini mereka terhadap kekacauan politik bisa terjadi. Jangan berpangku tangan di ruang kerja saja. Kesbangpol itu kerjanya di lapangan,” ujarnya.

“Penghadangan terhadap Caleg merupakan tindakan kriminal,” tutupnya. [MR]