Mi6 Sorot Upaya KPU Publis Caleg Eks Koruptor

Iklan Semua Halaman

.

Mi6 Sorot Upaya KPU Publis Caleg Eks Koruptor

Senin, 11 Februari 2019
Direktur Mi6 Lembaga Analisis Sosial dan Politik NTB, Bambang Mei Finarwanto SH. Foto Ist.


Mataram, Berita11.com Mi6 menganggap upaya KPU mempublikasi calon legislatif (Caleg) eks koruptor justru tidak demokratis dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Terkesan KPU melanggengkan stigmatisasi buruk yang kekal dilekatkan pada mantan koruptor yang dianggap tidak bisa menjadi warga negara  yang baik.

Padahal mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman harusnya diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk membuktikan perubahan perilakunya. Bukan justru dihakimi dan dilabeli stigma buruk sepanjang akhir hayatnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto SH dalam press release yang diterima Redaksi Berita11.com, Senin (11/2/2019).

Bambang menegaskan tindakan KPU tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM dan secara moral menciderai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

“KPU seharusnya fokus saja kepada penyelenggaraan pemilu 2019 agar berlangsung aman, jurdil dan demokratis, bukan ngurusin hal-hal di luar Tupoksinya,” ujar pria yang akrab disapa Didu ini.

Menurut Direktur Mi6, tujuan vonis pidana terhadap orang bersalah, termasuk koruptor secara garis besar agar memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya selepas menjalani masa hukuman.

“Dari konstruksi tujuan pemidanaan tersebut terlihat bahwa para mantan Napi diharapkan tidak mengulangi perbuatannya yang salah,” ujarnya.

Didu justru menyoal,  etis dan tidak adil jika para mantan napi koruptor justru terkesan distigma  sebelum mereka diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbuat baik, termasuk menjadi Caleg.

M16 kuatir jika hal itu justru kontra produktif dalam konteks membangun persamaan hak di depan hukum. Padahal hukum sendiri mengenal asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh diadili/ dihukum untuk perkara yang sama.

“Nah ini orang sudah menjalani masa hukuman, seolah-olah masih dianggap orang yang  tetap bersalah,  supaya masyarakat tidak memilih dan lain-lain,” tambah Didu.

Mi6 mengimbau siapapun hendaknya  menghargai hak azasi para mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman dan memberikan  jalan untuk berpartisipasi menentukan pilihan politiknya tanpa harus didiskriminasi baik secara moral dan politik. [RD]