PRD Kecewa, DPRD Kabupaten Dompu belum Bentuk Pansus Hutan Rusak

Iklan Semua Halaman

.

PRD Kecewa, DPRD Kabupaten Dompu belum Bentuk Pansus Hutan Rusak

Redaksi Berita11
Kamis, 14 Februari 2019
Perwakilan Aktivis PRD Kabupaten Dompu saat Berdialog dengan Anggota DPRD Kabupaten Dompu Mendesak Pembentukan Panitia Khusus Hutan Rusak. Foto Poris.

Dompu, Berita 11.com— Sejumlah aktivisi Partai Rakyat Demokratik (PRD) menanggung rasa kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu karena belum mampu menghadirkan pihak berkaitan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) berkaitan kerusakan hutan di Dompu.

Sesuai janji legislatif setempat sebelumnya kepada sejumlah aktivis PRD Kabupaten Dompu pada Kamis (7/2/2019) lalu bahwa DPRD Kabupaten Dompu akan mengundang sejumlah pihak untuk membentuk Pansus pada Kamis (14/2/2019). Namun nyatanya yang hadir hanya dua perwakilan KPH Tambora Burhan dan Ahmad Rifaid seta perwakilan dari Kodim 1614/ Dompu, Syafruddin.

Kami sangat menyesali kinerja sejumlah anggota DPRD Dompu. Dalam pertemuan sebelumnya pihak DPRD akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, justru yang hadir hanya tiga orang saja, itupun perwakilan, ujar Ketua  PRD Kabupaten Dompu, Syarif Bimbim.

Menurutnya,  anggota PRD menilai  bahwa pertemuan yang digelar DPRD Kabupaten Dompu pada Kamis (14/2/2019) batal karena tidak sesuai dengan surat terbuka yang diajukan pihaknya terhadap legislator setempat.

Untuk itu, kami meminta dengan tegas pada pihak DPRD untuk mengagendakan ulang pertemuan tersebut dan kepada Komisi II serta bagian persidangan agar ke depannya bisa memastikan untuk menghadirkan semua unsur yang berkaitan pada pertemuan berikutnya,” desaknya.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Dompu, Drs Muhtar yang memfasilitasi pertemuan tersebut menyetujui apa yang disampaikan anggota PRD.  

Kami dari pihak pemerintah, DPRD Kabupaten Dompu sepakat apa yang menjadi usulan dari teman-teman PRD, ujarnya.

Untuk memastikan jadwal pertemuan selanjutnya, Muhtar menambahkan, pihaknya akan menyapaikan agenda itu dalam forum dengan sejumlah anggota DPRD.

Kami akan membahas lagi dalam rapat selanjutnya bersama 30 anggota DPRD. Kami akan melihat hari yang kosong, kemungkinan besar sebelum tanggal 21 Febuari atau minggu depan, untuk mengundang dan mengghadirkan kembali semua instansi terkait, seperti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan tersebut,” ujarnya. [AF]