Presiden RAN: Legislatif dan Eksekutif Utamakan Kepentingan Rakyat

Iklan Semua Halaman

.

Presiden RAN: Legislatif dan Eksekutif Utamakan Kepentingan Rakyat

Minggu, 24 Februari 2019
Presiden Rai Aina Ngantu (Ran) Ir. Muhammad Ruslan. Foto Ist

Dompu, Berita11.com - Kisruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 antara anggota DPRD Dompu selaku legislatif dengan Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin selaku eksekutif hingga saat ini masih terus berlanjut. Hal ini tentu akan menghambat proses pembangunan serta kepentingan rakyat.

Isarat ini ditegaskan Presiden Rai Aina Ngantu (Ran) Ir. Muhammad Ruslan saat berkunjung di obyek pariwisata Madaparama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Sabtu (23/2/2019) siang sekira pukul 14.30 Wita.

Menurut pria yang biasa disapa akrab Dae Olan ini, yang juga putra dari mantan Bupati Dompu H. Muhammad Yakub MT, kedua lembaga harus membangun komunikasi yang baik jangan mengedepankan ego masing masing apalagi berkaitan dengan urusan kepentingan orang banyak.

"Kalau berbicara kepentingan, tentunya yang harus dinomor satukan adalah kepentingan masyarakat. Jadi, sudut pandang saya sebagai masyarakat tentu sangat merugikan orang banyak, silang pendapat ini, seharusnya tidak berlarut larut," ujar pria yang pernah bekerja di PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang dipimpin oleh BJ. Habibie di tahun 1999 silam.

Dikatakan pria kelahiran 4 Agustus 1967 yang juga pernah menggeluti dibidang konsultan Bapennas, Bank Dunia serta GTZ (Badan Kerjasama Tehnik Indonesia Jerman) dan juga terbilang cukup senior di bidang pemerintahan dan Konsultan dalam Kementrian pembangunan tertinggal. Dia merasa bahwa kedua lembaga tersebut bertahan dengan keyakinan masing masing.

"Yang buntu dalam hal ini adalah tidak ada mediasi atau komunikasi yang baik antara ke dua belah pihak. Sepertinya pihak legislatif dan eksekutif tidak nyambung sehingga keduanya saling bertahan dengan prinsip dan keyakinan mereka," tutur dia.

Pria yang belum lama ini menikah menilai, mandeknya penanganan persoalaan tersebut akan berdampak buruk citra kepemerintahan baik eksekutif maupun legislatif itu sendiri.

"Citra pemerintahan kurang membaik di mata masyarakat apalagi ini uang rakyat, harusnya kedua lembaga yang terhormat ini apapun bentuk kepentingannya tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Di setiap kepentingan atau pembangunan untuk masyarakat, Dae Olan menambahka, semua itu tergantung dari kedua belah pihak, separuh ada di pihak legislatif dan separuhnya lagi ada di pihak eksekutif.

"Kuncinya harus ada kesadaran bahwa apa yang diperjuangkan DPRD itu akan kembali lagi untuk masyarakat dan saya tidak begitu paham soal tekhniknya, tetapi ini menurut saya antara pihak DPRD dengan Pemerintah hilang komunikasi dan ini sangat buruk," bebernya. [RIS]