Zulharman: Pemerintah dan Legislatif tidak punya “Taring” Awasi Dana CSR

Iklan Semua Halaman

.

Zulharman: Pemerintah dan Legislatif tidak punya “Taring” Awasi Dana CSR

Redaksi Berita11
Kamis, 28 Februari 2019
Akademisi Lingkungan STKIP Taman Siswa Bima/ Mantan Akademisi Lingkungan UMM Jawa Timur, Zulharman S.Hut, M.Ling  (Paling Kiri) dan Sejumlah Peneliti Lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Bima, Berita11.com— Mantan Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang juga peneliti lingkungan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulharman, S.Hut, M.Ling menyebut pemerintah daerah dan legislatif tidak memiliki “taring” dalam mengawasi pelaksanaan Coorporate Social Resposibility (CSR) atau Comunity Development (Comdev).

Termasuk pengelolaan dana CSR itu belum transparan. CSR ini juga salah pemerintah kita. Pemerintah daerah tidak punya taring terhadap perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan itu dibiarkan mengelola CSR sendiri, sebenarnya pemerintah punya hak (power) untuk berbicara dengan perusahaan agar mengarahkan CSR,” ujar Zulharman S.Hut, M.Ling ketika dihubungi Berita11.com, Rabu (27/2/2019).

Menurut  Zulharman, setiap perusahaan tambang termasuk yang beroperasi di Bima dan Dompu memiliki kewajiban mengeluarkan dana CSR atau Comdev. Hal itu juga tertuang dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum perusahaan mengantungi ijin kontrak karya eksploitasi.


Jadi, kalau saya bupatinya, maka saya tekankan kepada perusahaan, Anda punya kewajiban mengeluarkan dana CSR lingkungan, karena Anda mengambil air di lingkungan kita,” ujar Akademisi STKIP Taman Siswa Bima ini.

Apakah pengendalian dan pengawasan dana CSR karena kendala regulasi? Menurut Zulharman, Undang-Undang serta Perda berkaitan dana tersebut sudah jelas.

Menurutnya, semestinya sejak perusahaan berdiri ada upaya penekanan agar dana CSR terarah dan transparan. Pihak perusahaan juga harus menyosialisasikan itu kepada masyarakat, terutama sekitar perusahaan yang menerima dampak operasi perusahaan.

Saya juga menginventarisir Perda itu, pemanfaatan air dan sebagainya, bisa dibrowsing di google. Kalau tidak salah sudah atur dalam aturan itu.  Upaya menekan agar CSR terarah, harus ada transparansi sejak perusahaan itu berdiri, dan transparansi pengelolaan ke depan seperti apa. Itu tugas Pemda dan perusahaan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Zulharman juga menyorot fungsi pengawasan legislatif terhadap dana CSR maupun dana reklmasi perusahaan tambang yang masih lemah di Provinsi NTB.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima, tercatat beberapa usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bima di antaranya PT Sumbawa Timur Mining meliputi bidang usaha pertambangan emas mineral pengikut lainnya  Tahun 2017 tercatat realisasi investasi perusahaan tersebut sebesar US$ 87.971.167,00

Ijin PT Sumbawa Timur Mining yang tercatat di DPMPTS meliputi tiga kategori yaitu pendaftaran penanaman modal,  rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan ijin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, seperti dilansir Berita11.com, Manager Teknik PT STM Slamet Sugiharto menyebutkan, setiap tahun perusahaan tersebut mengeluarkan dana Rp1 triliun. Selama tahun 2010 hingga 2016 perusahaan mengeluarkan dana US$61,7 juta.

Khusus Comdev atau CSR untuk masyarakat daerah lingkar tambang, setiap tahun PT STM mengucurkan US$160.000 atau Rp2 miliar lebih.  [US]