Deputi Kemenko PMK RI Pimpin Rakor Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa

Iklan Semua Halaman

.

Deputi Kemenko PMK RI Pimpin Rakor Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa

Senin, 25 Maret 2019
Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB yang Dipimpin Deputi Kemenko PMK RI, Mayjen TNI Dody Usodo Hargo di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (25/3/2019).



Mataram, Berita11.com— Deputi Kemenko PMK RI, Mayjen TNI Dody Usodo Hargo menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di NTB bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos SH M Han, Kalak BPBD Provinsi NTB Ir H Muhammad Rum MT dan para stakeholder tarkait di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (25/3/2019).

Usai menggelar rapat, Deputi Kemenko PMK RI kepada sejumlah wartawan menyampaikan misi kedatangannya ke NTB untuk memonitoring dan mengevalusi proses percepatan pembangunan pasca bencana karena dari Pemerintah Pusat, seluruh kebutuhan dan keperluan untuk percepatan pemulihan pasca bencana sudah didukung.

“Dari Rakor ini, semua masukan yanga ada baik dari BPBD, Danrem 162/WB, PUPR, Rekompak dan Pemkab, BRI dan BPKP akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti, seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggungjawaban masalah adanya duplikasi KK dan nama korban yang ternyata di internal di NTB sendiri masih ada mis (kegagalan komunikasi) karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya berbeda,” terang Dody.

Menurutnya, permasalahan itu perlu diselesaikan. Permasalah yang bisa dibawa untuk rapat tingkat pusat maka akan diselesaikan di tingkat Kementerian dan yang bisa diselesaikan di internal Provinsi NTB, diselesaikan di NTB.

Terkait saran Danrem tentang RTG rumah instan kayu (Rika), ia mengarahkan agar sisa Rika yang belum dibangun didiskresi atau dialihkan ke bentuk yang lain karena keterbatasan kayu lokal. Jika mengambil kayu dari luar diharapkan tidak sampai menghabiskan waktu dan proses yang lama. “Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana baru dengan penebangan hutan secara illegal,”  ujarnya.

Sementara Danrem 162/ WB menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan di ataranya masalah administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar seperti semen dan plat baja.

Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Danrem, sudah diupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa mencapai target sampai tanggal 12 April 2019 nanti.


“Kita sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada pasca gempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan proses dan kesabaran kita bersama,” ungkapnya.

Dengan kondisi ini, sambungnya, pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi pencairan dana stimulan dan mendatang ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.

“Progres percepatan rehab rekon selama dua bulan terakhir sudah lebih dari 8.000 rumah yang terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga sangat membantu mengingat dinamika dilapangan, namun itu dilakukan dengan koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya memberikan pelayan yang maksimal kepada korban,” papar orang nomor satu di jajaran Korem 162/ WB tersebut.

Ditegaskannya, berkaitan pendebetan oleh BRI pasca tanggal 12 akan tetap dilakukan karena sudah ada kebijakan dan keputusan dari atas apalagi pasca gempa terakhir tanggal 17 Maret lalu dan Presiden juga sudah melihat kondisi terakhir pasca gempa.

Alumni Akmil 1993 tersebut juga menjelaskan, saat ini pasukan TNI yang sudah tergelar sebanyak 1.000 orang di seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1 SSK, Loteng 1 SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK.

“Kami sudah koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pasca gempa terakhir sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel," sebutnya.

Danrem juga meminta agar masyarakat pro aktif membantu memberikan sumbang saran positif yang terbaik untuk saudara-saudara kita korban gempa agar dapat segera ditangani dengan harapan mereka segera memiliki dan menempati rumah sesuai dengan harapan kita bersama. [MR]