Diduga ada Pemotongan Induk Ternak Produktif, LP3 NTB Demo Dinas Peternakan Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Diduga ada Pemotongan Induk Ternak Produktif, LP3 NTB Demo Dinas Peternakan Dompu

Kamis, 28 Maret 2019
Korlap Surio Sulistio saat berorasi di depan Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Dompu. Foto AF

Dompu, Brita11.Com - Dinilai ada beberapa petugas dan kinerja Dinas Perternakan tidak dijalankan  sesuai aturan yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat 4 UUD, Nomor 18 Tahun 2019 junto UU 14 Tahun 2004, tentang pembuangan limbah kotoran dari hasil pemotongan ternak produktif, Kamis (28/03/2019) siang, Lembaga Peduli Pemerataan Pembagunan (LP3) NTB Kabupaten Dompu melakukan aksi Demonstrasi Dinas Pertenakan kabupaten Dompu.

Menurut koordinator lapangan (Korlap) aksi, Surio Sulistio, ada beberapa dugaan unsur kesengajaan dilakukan para pekerja pemotongan hewan produktif yang ditugaskan oleh pihak Dinas Peternakan dengan membuang limbah kotoran usai pemotongan.

Selain itu, Dinas perternakan tidak memasang papan informasi, sehingga masyarakat melakukan pemotongan hewan tersebut tidak mengetahui mana induk produktif, dan mana induk yang tidak produktif.

"Hal tersebut yang membuat kami menilai ada unsur kesengajaan yang direncanakan terkait pemotongan tersebut," ujar Surio dalam orasinya.

Sementara, Kepala Dinas Perternakan Ir. Jainal Arifin M.Si saat ditemui Berita11.com di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya baru mengetahui dengan pemotongan tersebut dan limbahnya dibuang sembarang yang dapat mengganggu ketenangan warga dan pihaknya berjanji akan memperketat dan melakukan monitoring tentang hal tersebut.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu Ir. Jainal Arifin M.Si beserta jajarannya usai memberikan keterangan pers di ruang kerjanya. Foto AF

"Untuk pemotongan betina produktif tersebut memang tidak di anjurkan, sebap ketika dianjurkan sama dengan kita memutus pabrik sapi di dompu, hal tersebut kami selaku pemerintah sering memberikan himbauan kepada kepala jaga, selain itu kami juga sering menghimbau kepada pengusaha - pengusaha ternak yang melakukan pemotongan ternaknya," jelas dia.

Tetkait dengan papan informasi yang dipasang di tiap-tiap rumah potong, lanjut Jainal Arifin, pihaknya sudah memasang agar pengusaha mengetahui mana induk yang bisa dipotong dan mana yang tidak bisa dipotong

"Masalah papan informasi semua telah kami pasang dan untuk rumah potong yang di lingkungan Larema sudah tidak difungsikan karena kami lihat rumah potong tersebut sudah dikelilingi rumah warga sehingga kami pindahkan di wilayah kandai dua," terangnya.

Ditegaskan Jainal Arifin, Apa bilah tindakan tersebut ditemukan, pihaknya akan mengambil tindakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.

"Kami akan memberikan tindakan dengan tegas sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2012. Selain kami dari pihak pemerintah, Babinkantibmas dan Babinsah setempat juga akan melakukan monitoring terkait persoalan itu," ujarnya. [AF]