Sikapi Perusakan Dua Baliho, ini Imbauan Bawaslu Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Perusakan Dua Baliho, ini Imbauan Bawaslu Kabupaten Bima

Sabtu, 02 Maret 2019
Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd. Foto Ist


Bima, Berita11.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menindaklanjuti informasi berkaitan dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Dapil Bima 3 Kabupaten Bima. Bawaslu mengimbau masyarakat dan para kontestan agar tidak melakukan hal-hal yang menciderai pelaksanaan Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd mengatakan, pihaknya masih menghimpun informasi dan keterangan berkaaitan perusakan baliho tersebut. “Kita masih mengumpulkan informasi dan Panwascam Soromandi masih mengumpulkan data,” ujar Junaidin ketika dihubungi melalui Ponsel, kemarin.

Ia menyatakan, Bawaslu Kabupaten Bima belum dapat memastikan apakah baliho milik PKS yang terpasang di sekitar Dermaga Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang dirusak orang tak dikenal termasuk APK yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tidak. Karena jika memang APK yang difasilitasi oleh KPU maka dapat diganti dengan yang baru.

“Undang-Undang menyatakan alat peraga boleh dibuat oleh partai politik dengan catatan atas kesepahaman dan kesepakatan dengan KPU. Boleh memuat foto juga, namun desain atau kontennya berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan konsultasi dengan KPU,” ujarnya.

Kendati sepintas baliho PKS di Desa Bajo Kecamatan Soromandi yang dirusak orang tak dikenal kemungkinan dicetak sendiri oleh Parpol, pihaknya tetap menindaklanjuti informasi dugaan perusakan tersebut. Bawaslu masih menunggu laporan dan keterangan dari pengurus PKS.

Mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Mandiri ini mengimbau masyarakat dan peserta Pemilu 2019 agar tidak terlibat hal-hal yang mengganggu proses dan tahapan Pemilu.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat titdak melakukan hal-hal yang menganggu kegiatan Pemilu. Demikian juga untuk Parpol kami berharap agar melakukan koordinasi dengan KPU dan memasang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan sehingga menghindari terulangnya hal yang sama,” ujar mantan wartawan yang mengantungi sertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers ini.

Berkaitan dugaan perusakan dan penurunan baliho milik calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi 1 DPR RI, H Muhammad Syafruddin ST MM, pihaknya terkendala pelapor dan saksi. Karena untuk dapat memproses temuan atau laporan harus terpenuhi syarat formil dan materil. [US]