Tafsir Tunggal Kekuasan, Punishment untuk Publik

Iklan Semua Halaman

.

Tafsir Tunggal Kekuasan, Punishment untuk Publik

Rabu, 27 Maret 2019
Foto Penulis: Adi Ardiansyah.


 (Hoax vs Terorisme)
oleh: Adi Ardiansyah*)


Tema ILC (Indonesia Lawyers Club) tadi malam sangat luar biasa padat dan berisi. Bagi saya itu sebuah grand naratif untuk menyingkap tabir kekuasaan yang kehabisan akal dan strategi melawan argumentasi oposisi. Satu catatan penting yang ingin saya katakan adalah kondisi psikologi publik tidak mampu dibaca oleh kekuasaan, semacam mengabaikan hal yang paling fundamental dalam bernegara, yaitu Freedom of Thougth (Kebebasan Berpikir).

Barang tentu kita sadar, umur demokrasi di bangsa ini kalau kita kaitkan dengan struktur kehidupan manusia, baru memasuki fase yang labil, sperti halnya ABG berumur 20 tahun. Proses kematangan dalam berpikir pun masih merangkak, jadi wajar sikap frontal dan reaktif seorang pemimpin Negara yang kehabisan kosa kata, hingga miskin konstruksi logika semakin nampak. Artinya, itu adalah karakter kepemimpinan yang sulit memotivasi diri untuk mempelajari sejarah (History).

Apakah kita sadar dengan pernyataan RG (Rocky Gerung), bahwa Hoax itu adalah informasi alternatif dari ketidakterbukaannya informasi kepada publik. Seharusnya kondisi seperti itu di bentengi dengan kejernihan mengolah informasi dari berbagai sudut, yaitu sikap tabayyun, bukan malah menawarkan perlawanan atau membunyikan lonceng antipati bagi yang waras untuk mengkritik kekuasaan.

Jika Negara menafsikan tunggal untuk mengurus rakyatnya, semisal Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa "Negara punya kewenangan penuh untuk mengatur rakyatnya, yaitu Negara berhak memaksakan kehendaknya kepada siapa pun yang berada di bawah kekuasaannya" atau barangkali meriwayatkan pendapat GWF Hegel "bahwa Negara memiliki hak penuh memaksakan keinginannya kepada warganya, karena Negara mewakili keinginan umum ; negara merupakan manifestasi dari sesuatu yang ideal dan universal. Itu semua akan memicu ledakan sosial, sebagaimana dahulu ketika massa orba (orde baru) semuanya ditafsirkan secara tunggal, ukuran pikiran warga negara, distribusi keadilan, hingga kebebasan pun menjadi kewenangan negara untuk menyampaikannya kepada publik.

Bagi saya, itu tidak boleh terjadi, sebab semua indikator maupun parameter bernegara haruslah bersumber pada asas dasar bernegara dan tujuan kita bernegara.

Harus disadari oleh kekuasaan bahwa rahim reformasi telah melahirkan gaya baru untuk menerjemahkan visi kebebasan, bukan kebebasan menurut personality atau sikap arogansi kekuasaan, tetapi konsensus publik melalui delegasinya yang di permanenkan dalam konstitusi. Semuanya telah lugas di uraikan (reword and punishment) untuk rakyat juga telah komperhensif di bahas.

Jika kekuasaan tidak banyak membaca literatur sejarah, maka jangan heran sikap keberpihakan civil society akan bersebrangan dengan pemerintah, hal itulah yang pernah memicu revolusi Prancis pada tahun 1789.

Apalagi wacana untuk menyeret hoax ke tingkat terorisme, barangkali sesuatu yang abstraksinya sangat lemah, sebab keduanya merupakan aktivitas yang berbeda. Jika hanya di tinjau dari aspek psikologis menjadi dasar keputusan, maka sesuatu yang melukai nurani rakyat pun bisa di katakan sebagai delik aksi terorisme. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya analogikan.

*Penulis adalah Mantan Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram/ Pengurus BEM PTMI