Terkait Isu Pemberhentian Berlangganan Koran di SD, Ini tanggapan Kadis Dikpora Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Isu Pemberhentian Berlangganan Koran di SD, Ini tanggapan Kadis Dikpora Dompu

Kamis, 21 Maret 2019
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu H. Ickhtiar, SH. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Beredarnya informasi terkait isu pemberhentian berlangganan koran di Sekolah Dasar (SD) yang disampaikan Inspektorat baik koran dari media Lokal, Regional, maupun koran Nasional dengan alasan, anggaran pembayaran koran tidak terdaftar dalam juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini membuat Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu H. Ichtiar SH membantah tentang informasi tersebut.

Kadis Dikpora H. Ickhtiar mengatakan secara tegas tidak menyetujui jika koran disetopkan untuk masuk atau berlangganan ke instasi pendidikan, karena menurut dia, media merupakan sumber informasi bagi guru dan Kepala Sekolah.

"Oh... saya tidak tau persoalan ini,  yah....kalau Inspektorat mengarahkan seperti itu silahkan saja,  tapi kalau saya sebagai kepala dinas tetap mengarahkan sekolah untuk berlangganan koran. Karena, koran adalah sebagai sember informasi untuk guru dan Kepala Sekola, agar mereka tidak luput dari informasi yang berkembang dan koran masuk sekolah itu merupakan program saya dari awal" tegas dia di ruang kerjanya pada pekan lalu.

Menurut orang yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengendalikan khususnya dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Dompu ini, memang anggaran untuk berlangganan koran tidak ada tercantum dalam juknis, hanya saja anggaran publikasi dan dokumentasi dan itu semua bisa diatur.

"Segala sesuatu sebenarnya semua bisa diatur, itu semua tergantung Kepala Sekolah yang bisa mengatur anggaran yang ada, jika pada juknis tidak disiapkan anggaran langganan koran dan hanya biaya publikasi saja, tinggal diatur saja,” terang Kadis Dikpora.

Kembali dipertegaskan Kadis Dikpora yang juga pemilik akun facebook Ince New Eraa ini, bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Inspektorat itu memang benar tapi semua itu tergantung pihak sekolah yang mengaturnya, apalagi media, menurut dia, sumbernya informasi.

“Bisa juga biaya publikasi itu dialihkan untuk pembayaran koran, mereka bisa buatkan publikasinya hanya bersifat laporan dalam SPJ, tapi anggarannya untuk pembayaran koran, itu semua bisa diatur," imbuhnya.

Secara terpisah, Inspektur Inspektorat H. Soehartomo S.Km, MPPM, yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, mengacu dalam aturan juknis BOS khusus SD memang tidak tercantum dalam juknis terkecuali tingkat SMP sesuai hasil temuan tim auditor.

"Menurut laporan dari tim auditor saya, memang di juknis BOS SD, itu tidak disebutkan langgana koran, kecuali majalah dan publikasi pemberitaan (kerja sama, red), makanya kita sampaikan Kepada seluruh sekolah agar berhenti berlangganan koran supaya tidak ada lagi temuan ketika kita lakukan pemeriksaan, lain halnya dengan SMP, kalau SMP memang disebutkan dalam juknis untuk pembayara koran, kita juga berkerja mengacu pada aturan sebagai landasan,” jelas Soehartomo. [RIS]