Uang Palsu Mulai Beredar di Sumbawa, BI Imbau Masyarakat Waspada

Iklan Semua Halaman

.

Uang Palsu Mulai Beredar di Sumbawa, BI Imbau Masyarakat Waspada

Selasa, 19 Maret 2019
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani. 


Sumbawa, Berita11.com— Uang palsu pecahan 100 ribu mulai beredar di Kabupaten Sumbawa. Hal itu diketahui dari salah postingan akun media sosial facebook bernama Mistiani yang juga merupakan pemilik  toko yang menjual Sembako di Wilayah Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Mistiani (36) pemilik Toko Misma yang dikonfirmasi via telepon pada Senin, (18/3/2019) membenarkan adanya uang palsu (Upal) yang dipostingnya tersebut. Diakuiya uang tersebut berjumlah sekitar Rp200 ribu yang didapatnya dari seorang pedagang yang juga langganannya.

“Uang itu berjumlah 200 ribu saya dapat dari seorang langganan saya ketika membayar barang, langganan saya itu biasanya dia mengantar barang  pada malam hari dan dia tidak menyadari adanya uang palsu sejumlah 200 ribu dari sejumlah uang yang dia terima,” ujarnya.

Selain itu, belum lama ini Mistiani juga mendapati adanya uang palsu pecahan Rp50 ribu dari langganannya. Namun uang itu ia kembalikan kepada langganannya itu.

Secara terpisah, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani yang dikonfirmasi mengimbau masyarakat tetap waspada dan berhati-hari serta memeriksa uang yang digunakan dalam transaksi tunai.

“Untuk meminimalisir peredaran uang palsu di masyarakat, kami menghimbu agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati dalam melaksanakan transaksi tunai khususnya dalam jumlah yang besar,” imbau Achris.


Achris menjelaskan kewaspadaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi peredaran Upal tersebut. Salah satunya  membekali diri pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D yakni dilihat, diraba dan diterawang.

Selain itu, cara yang paling sederhana agar terhindar dari peredaran Upal adalah bertransaksi secara nontunai.

“BI sesuai UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan otoritas yang berwenang menentukan keaslian uang rupiah sehingga masyarakat yang menemukan uang yg diduga palsu diharapkan dapat melaporkan kepada BI, perbankan, atau pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut secara hukum,” kata Achris.

Achris menjelaskan juga definisi uang palsu mengacu UU Mata Uang dimaksud adalah segala bentuk yang menyerupai rupiah dan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

“Sanksi terkait dengan pemalsuan Rupiah, sebagaimana pasal 36 UU Mata Uang, Untuk pembuat atau penyimpan uang rupiah palsu diancam dengan pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda paling banyak Rp.10 miliar. Sementara utk pengedar uang palsu diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp 50 miliar,” tandasnya. 

Achris berpesan kepada masyarakat yang menjadi korban atau menerima Upal agar tidak takut melapor kepada polisi. BI atau perbankkan setempat karena secara hukum, jika melapor berarti adalah korban.

“Jangan sampai mereka menjadi bersalah karena tidak melaporkan masalah tersebut sebab mereka bisa dianggap sebagai pemilik uang palsu tersebut karena menyimpan uangnya dan secara hukum bisa dikenakan pidana sesuai pasal 36 UU mata uang,” katanya. [MN]