Akademisi Sebut Pemkab Bima belum punya Real Action Sikapi Ancaman Perubahan Iklim

Iklan Semua Halaman

.

Akademisi Sebut Pemkab Bima belum punya Real Action Sikapi Ancaman Perubahan Iklim

Senin, 01 April 2019
Saat Musim Hujan Seperti saat ini, Genangan Banjir di Ruas Jalan Negara di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima Menjadi Pandangan Rutin Setiap Hari. Kondisi ini Mengancam Keselamatan Pengendara. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Peneliti lingkungan yang juga akademisi lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Zulharman S.Hut, M.Ling menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima belum memiliki aksi nyata (real action) dalam menyikapi ancaman perubahan iklim serta degradasi lingkungan yang saat ini menjadi isu global.

Menurutnya, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memang tertuang upaya pemerintah daerah menangani masalah lingkungan. Namun hingga kini belum nampak upaya pemerintah daerah berupaya menangani kerusakan lingkungan dan persoalan perubahan iklim yang sudah di depan mata.

“Sampai hari ini pemerintah daerah belum punya real action untuk itu, walaupun sudah ada dalam RPJMD. Tapi untuk langkah nyata masih nol,” ujar Zulharman yang juga mantan akademisi Universitas Muhammadiyah Malang ini, saat dihubungi melalui sambungan Ponsel, kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah juga harus memiliki kebijakan dan langkah nyata dalam upaya mengurangi emisi seperti gas karbon. Beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bima bisa alternatif bagi pemerintah daerah mewujudkan kebijakan yang ramah lingkungan. Misalnya mendorong penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi air sebagai pembangkit mikro hidro, energi matahahari untk pembangkit tenaga surya.

“Banyak energi alternatif yang bisa dimanfaatkan seperti di Tambora. Pemerintah Daerah harus memulai itu,” katanya.

Pada sisi lain, Zulharman juga mengkritisi minimnya anggaran untuk penanganan lingkungan di Kabupaten Bima. Hal itu juga diperparah fungsi legislatif yang belum maksimal dalam mendorong anggaran untuk penanaganan masalah lingkungan.

Seperti yang dilansir Berita11.com, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menyebutkan anggaran bina lingkungan dan konservasi khususnya  di OPD setempat tidak lebih dari 30 juta per tahun. Hal itu menyebabkan terbatasnya upaya penanganan lingkungan dan pengawasan serta upaya program konservasi.

Pada bagian lain, sejumlah aktivis lingkungan dunia menyerukan seluruh negara dan seluruh komponen ambil bagian dalam upaya penyelematan lingkungan. Persoalan lingkungan dianggap setara, sama menakutkan dengan isu terorisme. Untuk menanganinya pemerintah diharapkan melaksanakan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan karena biaya penanganan pasca bencana jauh lebih besar, bahkan melebihi PDRB. [US]