Aktivis IMM dan HMI Cabang Mataram Desak Persoalan Lingkungan jadi Atensi Khusus dalam RPJMD

Iklan Semua Halaman

.

Aktivis IMM dan HMI Cabang Mataram Desak Persoalan Lingkungan jadi Atensi Khusus dalam RPJMD

Senin, 01 April 2019
Aktivis IMM dan HMI Cabang Mataram. Kolase Berita11.com.

Mataram, Berita11.com— Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu serius. Upaya penanganan masalah lingkungan seperti kerusakan hutan harus menjadi atensi khusus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Ketua Bidang Partipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram, Muhammad Arif mengatakan, HMI menyorot kerusakan lingkungan karean banyak memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai tempat, khususnya di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa. “Hhal ini  telah memunculkan kekhawatiran banyak pihak,” ujarnya ketika dihubungi Berita11.com melalui Whatsapp, kemarin.

Dikatakannya, Pemprov NTB bersama Pemerintah Daerah harus segera mengembalikan fungsi hutan yang terlanjur rusak.  “Kami berharap kita bekerjasama untuk memperbaikinya dengan berbagai program yang nyata dan bermanfaat terutama soal program penghijauan,” ujarnya.

Menurut Arif, selama ini pemerintah daerah belum memiliki peran nyata dan masif dalam menyikapi isu lingkungan.  Saat ini terdapat total hutan di NTB 896 ribu hektar yang rusak. Rinciannya, hutan yang terbuka mencapai 580 ribu hektar, sedangkan, sekitar 316 ribu hektare yang rusak akibat pertanian lahan kering ditanami jagung oleh masyarakat.

“Dari total 896 ribu hektar yang rusak itu, sekitar 35-40 persen di antaranya berada di wilayah Pulau Sumbawa kerusakan hutannya,” kata Arif.

HMI juga menyinggung persoalan kriminalisasi aktivis lingkungan hidup yang akhir-akhir ini marak terjadi. Menurutnya, tindakan itu adalah karena persongkolan elit.

Secara terpisah mantan Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Mataram yang juga pengurus BEM PTMI, Adi Ardiansyah mengatakan, ditinjau dari dari aspek asas pemanfaatan lingkungan di NTB luar biasa. Akan tetapi paradigma pemerintah cenderung mengarahkan masyarakat untuk mengolah lingkungan tanpa basis pengetahuan mendasar tentang The Environment Ethics, yaitu memanfaatkan potensi lingkungan tanpa mengabaikan proses perawatannya.

“Inilah yang mengakibatkan kegagalan dalam dunia lingkungan kita, tidak ada kesadaran perawatan setelah menggunakannya atau minimal kesadaran untuk mengurangi resiko dampak dari kerusakan lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana di mana-mana,” katanya.

Menurutnya, salah satu bukti tidak efektifnya perjalanan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan yaitu pemerintah menutup mata dengan aktivitas pembabatan hutan secara masif dengan alasan membuka lahan kerja untuk petani. “Bahkan hutan yang masuk dalam kawasan lindung pun (hutan lindung) diberikan kebebasan untuk hal demikian,” ujar mahasiswa Fakultas Teknik UMM ini.

Adi mengatakan, kebijakan pemerintah memberikan kebebasan masyarakat menggarap hutan lindung seolah-olah tidak ada alternatif lain dalam menyusn konsep mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian daerah.

“Alhasilnya dari aktifitas itu, terjadi bencana di mana-mana, musim hujan sedang terjadi, dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi di setiap kabupaten/kota, katakanlah di Dompu dan Kabupaten Bima wilayah Barat, Sanggar, Tambora, Kilo, Kempo dan lain sebagainya mengalami situasi yang sangat buruk,” katanya.

Hal itu katanya, karena kondisi struktur tanah yang tidak maksimal menyerap air hujan, sehingga menjadi air permukaan yang menyebabkan genangan untuk wilayah tersebut. [US]