Bawaslu Diminta Antisipasi “Serangan Fajar”, Tiga Akademisi ini Berikan Catatan Khusus untuk Penyelenggara Pemilu

Iklan Semua Halaman

.

Bawaslu Diminta Antisipasi “Serangan Fajar”, Tiga Akademisi ini Berikan Catatan Khusus untuk Penyelenggara Pemilu

Senin, 08 April 2019
Ady Irawan SH MH. Foto Ahmad Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Pemungutan suara Pemilu 2019 tinggal menghitung hari yakni 17 April 2019. Menjelang puncak kegiatan tersebut berbagai potensi pelanggaran seperti politik uang (money politics) dapat menciderai tujuan Pemilu.

Hal tersebut menjadi catatan akademisi STKIP Taman Siswa Bima yang juga peneliti pusat kajian Pemilu dan partai politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Universitas Indonesia link, Ady Irawan SH MH.

Ia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengantisipasi gerak para tim sukses dan peserta Pemilu 2019 dalam menyebarkan politik uang khususnya dengan metode serangan fajar.

Jangan sampai ada gesekan antara pendukung, itu yang penting demi keutuhan bangsa. Apalagi serangan fajar penyelenggara khususnya Badan Pengawas Pemilu harus mengantisipassi itu,” ujarnya di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Kamis (4/4/2019) lalu.

Dikatakannya, pihaknnya di CEPP UI link terus berupaya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula atau kelompok milenial (rock the vote) agar tidak terjebak rayuan gombal para peserta Pemilu 2019 yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang.

“Jadi, itu di mahasiswa sering saya bicarakan, jangan karena uang yang sedikit, Anda menggadaikan ideologi dan integritas Anda sebagai seorang mahasiswa dan orang terpelajar,” katanya.

Secara terpisah sebelumnya, Akademisi STIH Muhammadiyah Bima, Syamsuddin SH MH mengaingatkan Bawaslu dan KPU agar melaksanakan tahapan Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya.   

Catatan untuk penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu proses kampanye harus dipantau, dikawal sehingga setiap potensi pelanggaran harus ditindak tanpa pandang bulu
Sementara untuk KPU saya selalu berharap KPU betul-betul independen, kemudian menjaga integritas dan profesionalitas di dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Sebab publik juga ikut mengawasi sejaumana independensi, integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dan kualitas pemilu ini dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya, profesionalisme dan independensi KPU serta Bawaslu diperlukan untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas sehinggga outputnya juga menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

“Harapannya baik KPU maupun Bawaslu, seprofesional mungkin jaga independensi dan jaga integritas supaya moral Pemilu ini punya kualitas dan bermartabat,” katanya.

Syamsuddin juga memberikan catatan kepada relawan dan tim kampanye para calon Presiden dan Wapres. Menurutnya, seharusnya para pendukung dan tim kampanye  fokus mendorong partisipasi pemilih dan mendorong pendidikan pemilih, bukan malah saling menangkis isu-isu yang saling memojokkan

“Terutama cara mencoblos dan lain-lain. Harus focus, sebab tantangannya semakin besar. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Ini serentak, terutama tata cara itu harus secara intens. Baik TKN maupun BPN belum secara maksimal memberikan pendidikan politik, terutama di kota maupun Kabupaten Bima,” katanya.


Menurutnya, di wilayah Bima umumnya sebagaian daftar pemilih, adalah pemilih tradisional. Salah satu permasalahan menjelang pemungutan suara yaitu adanya ketegangan antarpendukung Paslon peserta Pilpres. 

"Memang akhir-akhir tensi kampanye 01 maupun 02 intensitasnya cukup tinggi terutama melalui media sosial facebook.  Sering di berbagai postingan fecebook saling merendahkan, saling melecehkan antarsatu pendukung dengan pendukung lainnya, maupun satu Paslon dengan Paslon lain sehingga harus dihentikan cara-cara kampanye yang begitu. Jika mau lebih efektif silahkan saja turun ke bawah, silahkan turun ke bawah, sampaikan visi misi Paslon yang didukung agar masyarakat juga mengetahui," katanya.  

Secara terpisah sebelumnya, pengamat politik yang juga akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Kadri M.Si memberikan catatan khusus kepada KPU dan Bawaslu agar selalu independen dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

Sikap independen KPU dan Bawaslu secara langsung akan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu tersebut. [US]