Bawaslu Kabupaten Bima Tegaskan Pelatihan Saksi Parpol Peserta Pemilu Penting

Iklan Semua Halaman

.

Bawaslu Kabupaten Bima Tegaskan Pelatihan Saksi Parpol Peserta Pemilu Penting

Rabu, 10 April 2019
Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH. Foto Ahmad Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menegaskan pelatihan saksi Parpol peserta Pemilu 2019 adalah hal krusial. Untuk itu, setiap Parpol diharapkan mengutus saksi untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, S.H., mengatakan, pelatihan saksi Parpol Pemilu adalah salah satu hal yang sangat penting, mengingat Tugas  Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diembannya cukup penting. Saksi Parpol di tingkat pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus hadir lebih awal untuk mengikuti dan menyaksikan seluruh persiapan pemungutan dan penghitungan suara di dalam TPS.

Dikatakannya, setiap saksi yang telah mendapat mandat resmi dari Parpol peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota, selain memiliki hak untuk mendapatkan salinan DPT, DPTB, serta menerima salinan Formulir Model C, C1 dan lampirannya, juga berhak meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Suara (KPPS).

“Selain itu, berhak mengajukan keberatan atas kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara ke KPPS,” katanya melalui siaran pers Bawaslu yang diterima Redaksi Berita11.com, Selasa (9/4/2019).

Menututnya,  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, saksi peserta Pemilu harus memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap tingkatan, baik di tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota, maupun di tingkat yang lebih tinggi.

“Selain memiliki tugas khusus mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya, Saksi juga harus mengikuti, mengawasi, dan meneliti seluruh proses penghitungan suara serta harus mampu mngendus potensi kecurangan”, jelasnya.

Abdullah mengatakan, jika memenukan kejanggalan, kecurangan atau kekeliruan, penjumlahan, penggeseran atau terjadi perubahan angka, perolehan suara, maka saksi berhak mengajukan keberatan kepada KPU dan pengawas Pemilu berdasarkan tingkatannya dikoreksi.

“Jika keberatan yang diajukan saksi tersebut disertai bukti data yang valid dan teruji setelah dikroscek dengan data di KPU atau pada setiap tingkatannya, pengawas Pemilu dan saksi lainnya, maka KPU sesuai dengan tingkatannya, seketika itu juga wajib mengoreksi dan memperbaikinya,” katanya.

Abdullah juga menjelaskan pelatihan peningkatan kapasitas saksi peserta Pemilu diamanatkan ke Bawaslu. Hal itu berdasarkan pasal 351 ayat 3, 7 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor  7 tahun 2017, bahwa saksi Parpol akan dilatih oleh Bawaslu.

Diuraikannya, dalam pasal 351 ayat 3 menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara disaksikan saksi peserta Pemilu. Kemudian pada ayat 7 menjelaskan saksi sebagaimana dimaksud ayat 3 harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD kepada KPPS.

“Dua ayat dalam pasal ini ditegaskan lagi dalam ayat 8 yang menyatakan bahwa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilatih oleh Bawaslu,” pungkasnya. [RD]