BPBD Kabupaten Bima Gelar Rakor Pelayanan Informasi Kebencanaan, ini Poin yang Dibahas

Iklan Semua Halaman

.

BPBD Kabupaten Bima Gelar Rakor Pelayanan Informasi Kebencanaan, ini Poin yang Dibahas

Jumat, 12 April 2019
Suasana Rakor Pelayanan Informasi Kebencanaan yang Digelar BPBD Kabupaten Bima, Kamis (11/4/2019).


KERJASAMA ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN BIMA DENGAN HARIAN ONLINE WWW.BERITA11.COM

Bima, Berita11.com— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi pelayanan informasi kebecanaan tahun 2019 di aula kantor setempat, Kamis (11/4/2019). Kegiatan diikuti sejumlah instansi terkait dan wartawan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Bima, Indra Nurjaya mengatakan, salah satu potensi besar bencana di Bima yaitu banjir. “Dalam hal ini kita tidak bisa menghalagi (banjir), tapi kita pasti berupaya untuk melakukan upaya meminalisasi potensi banjir dan bencana itu semua,” katanya.

Dikatakannya, melalui kegiatan tersebut diharapkan memperoleh formulasi yang menjadi acuan bersaama dalam melaksanakan antisipasi bencana banjir khususnya di Kabupaten Bima.

Sementara itu, narasumber Rakor informasi kebencanaan yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bima, Abdul Wahab SH M.Si mengatakan, berkaitan polemik informasi dalam masyarakat harus dicermati.

Menurutnya, masyarakat harus mencermati informasi. Demikian halnya dengan BPBD diharapkan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mengecek informasi tentang bencana di lapangan.

“Tugas kita sebagia leading sektor terkait bencana, kita semua harus bertanggungjawab sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk kita tidak lanjuti bersama,” ujarnya.

Dikatakannya, jika ada bencana yang terjadi, maka pihak pertama yang harus ada di lapangan yaitu petugas BPBD. “Karena dia sifatnya komandan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Rizal S. Sos menyebutkan, jumlah personil Tagana 78 orang. Tugas pokok dan fungsi Tagana dan Dinas Sosial harus ada di lapagan satu jam untuk memantau yang menjadi kebutuhnan masyarakat.

“Contohnya kita membuka dapur umum. Kalau kita hanya bisa memberikan sajian saja, itu atas dasar dari printah bupati,” ujarnya.

Sementara itu, prakirawan BMKG Bima, Lasita mengimbau masyarakat Bima agar mewaspadai potensi banjir besar yang dapat kembali terjadi di Kore dan di Kilo Kabupaten Dompu. [AD]