Fakta-fakta Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bima, Ditumpuk di Area Pemakaman dan Jalan Negara

Iklan Semua Halaman

.

Fakta-fakta Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bima, Ditumpuk di Area Pemakaman dan Jalan Negara

Rabu, 10 April 2019
Masih di Kompleks Pemakaman tak Jauh dari Keburan, Setiap Hari Tumpukan Sampah Dibuang Disamping Ruas Jalan Provinsi NTB di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sampai saat ini Tumpukan Sampah ini Belum Ditangani oleh Petugas Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Upaya pemerintah daerah mewujudkan zero waste tampaknya harus tertatih-tatih. Karena faktanya pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Bima belum maksmimal. Ada berton-ton sampah yang dibuang ke laut hingga ditumpuk sekitar area pemakaman.

Ketua Ormas Alpa Bima Indrawan Ilyas S.Pd  mengkritik pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang masih lemah. Pembuangan sampah berton-ton ke laut dan sekitar area pemakaman adalah fakta yang harus disikapi serius oleh Pemda Bima.

Diakuinya, beberapa kali pihaknya menyuarakan tentang bahaya sampah terhadap estetika lingkungan dan dampak buruh terhadap kesehatan. Bahkan Alpa Bima pernah melakukan aksi sosial menangani tumpukan sampah samping ruas Jalan Provinsi NTB di Dusun Nggeru Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Menurutnya, persoalan sampah di Kabupaten Bima karena UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal mengatasi sampah. “Petugas sampah di lapangan belum maksimal. Kita harapkan juga Pemerintah Kabupaten Bima memerhatikan ini secara serius dengan menambah armad mobil sampah,” katanya kepada Berita11.com, Rabu (10/4/2019).

Warga Kabupaten Bima, Ansyari menyorot perhatian dan komitmen Pemkab Bima dalam menangani persoalan sampah. Menurutnya, persoalan sampah adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau pemerintah daerah tidak peduli menagani sampah. Ini akan menjadi bencana nyata bagi manusia atau warga,” katanya.

Menurutnya, ada banyak tumpukan sampah di setiap desa di Kabupaten Bima. bahkan di sepanjang jalan negara seperti di depan kampus Vokasi UNRAM di Desa Sondosia, di Desa Sanolo maupun di sepanjang jalan lingkar di Desa Samili, Desa Tente. Termasuk di jalan menuju Kecamatan Donggo di atas Desa Tumpu Kecamatan Bolo. Sekitar ruas jalan menjadi tempat pembuangan sampah karena tidak tersedianya kontainer. Kondisi tersebut sangat mengganggu pengendara yang melintasi jalan tersebut.

Dikatakannya, masih di dalam kompleks pemakaman di Desa Nggembe sekitar ruas jalan yang tembus ke dusun Jala Desa Nggembe dan di depan pemakaman Desa Darussalam Kecamatan Bolo sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah. Kondisi itu mengganggu pengendara karena mengeluarkan bau menyengat. “Parahnya kondisi itu tidak pernah dihiraukan pemerintah daerah. Padahal itu ancaman nyata bagi kesehatan,” katanya.

Tumpukan Sampah di Samping Ruas Jalan Provinsi di Depan Pemakaman Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kian Hari Semakin Bertambah. Kondisi Tersebut Menganggu Pengendara yang Melintasi Jalan ini karena Menimbulkan Bau Menyengat yang Bersumber dari Sampah. Foto US Berita11.com.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah tak boleh hanya terjebak pada upaya meraih label tertentu. Misalnya penghargaan adipura. Mestinya Badan Perencana Pembangunan Daerah juga memasukan penanganan sampah dalam perencanaan daerah agar penanganan jelas. “Masalah sampah adalah persoalan sejak lama dan dapat dilihat secara kasat mata,” ujarnya.

Ketua Komunitas Lingkungan JAO Bima, Didik Fardiansyah S.Hut mengatakan, ada lima aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah di antaranya peraturan kelembagaan, pembiayaan, teknis operasional dan peran serta masyarakat.

“Lima aspek tersebut harus dipenuhi dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Didik tak semata menyalahkan pemerintah berkaitan penanganan sampah. Menurut dia, skala prioritas penangan sampah adalah bagaimana mengubah perikalu dan mindset masyarakat berkaitan pengelolaan sampah. “Hal itu juga perlu dibarengi dengan pembiayaan teknis operasional sampah,” katanya kepada Berita11.com belum lama ini.

Soal fakta-fakta melubernya sampah di area pantai, khususnya sampah anorganik atau sampah plastik, Kepala BKIPM Bima, Ridwan S.Pi pernah mengingatkan masyarakat akan bahaya sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik yang dibuang ke laut sulit terurai dan dimakan oleh ikan, sehingga ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia telah terpapar oleh sampah plastik.

Sampah Plastik dan Limbah Rumah Tanggah Dibuang warga Kampung Pesisir di Kabupaten Bima karena tidak ada Kontainer Sampah yang Disediakan Pemerintah dan tidak ada Petugas Kebersihan dan Persampahan yang Menjangkau Wilayah Setempat. Foto US Berita11.com.

“Ikan yang dimakan manusia yang telah memakan sampah plastik dalam jangka panjang pasti mempengaruhi kesehatan manusia. Ini sangat berbahaya makanya kami menyerukan semua pihak agar tidak membuang sampah di laut,” katanya kepada Berita11.com saat kegiatan menghadap palung laut beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Partisipasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Muhammad HZ tak menampik jika pengelolaan sampah di Kabupaten Bima belum maksimal.

Menurutnya, penanganan sampah tak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun juga diperlukan gerakan bersama untuk menanganinya. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi larangan pembuangan sampah sembarangan di pinggir pantai dan tempat-tempat strategi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan menyiapkan bank-bank sampah. “Upaya itu memang belum maksimal. Tapi penanganan sampah diperlukan gerakan bersama,” ujarnya di DLH Kabupaten Bima.

Kabupaten  Bima Darurat Sampah. Kekurangan Kontainer dan Petugas Kebersihan

Sementara itu, Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Muliadi SE mengungkapkan masalah utama penanganan masalah sampah plastik atau sampah non-organik karena keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang terbatas.

Menurutnya, jumlah personel petugas kebersihan DLH Kabupaten Bima tidak seimbang dengan luas wilayah yang mesti dijangkau. Karena di Kabupaten Bima terdapat 191 desa dan 18 kecamatan yang terbagi dalam empat wilayah yang terpisah-pisah yaitu Bima bagian Selatan, Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Barat.

Dikatakannya, merujuk luas wilayah dan potensi sampah di Kabupaten Bima, untuk menanganinya idealnya dibutuhkan anggaran Rp7,2 miliar per bulan.

“Anggaran kami yang tersedia untuk penanganan sampah  Rp1,5 miliar yang mencakup untuk kebutuhan BBM kendaraan operasional sampah, insentif petugas persampahan dan untuk memperbaiki kerusakan peralatan.  Anggaran yang masih sangat kecil. Itu untuk setahun,” ujarnya.

Ia menyebutkan Kabupaten Bima baru memiliki tiga kontainer yang disimpan di Kecamatan Woha, Kecamatan Bolo dan di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. 
Padahal idealnya setiap desa terdapat kontainer sampah. “Idealnya setiap desa memiliki kontainer sampah atau paling tidak di setiap kecamatan. Tapi sampai sekarang yang baru kita miliki baru tiga kontainer seluruh wilayah yang luas ini,” ujarnya.

Diakuinya, personil petugas kebersihan dan persampahan DLH Kabupaten Bima hanya 80 orang yang terbagi di UPT Operasional Kecamatan Bolo, UPT Kecamtan  Woha dan UPT Kecamatan Sape. “Idealnya jumlah personel kebersihan dan persampahan yang dibutuhkan minimal 8.00 orang mengingat luas wilayah Kabupaten Bima yang luas ini,” ujarnya.

Sejauh ini, Kabupaten Bima baru memiliki sedikit peralatan pendukung yaitu  6 unit dump truck, 2 unit amrol.  Pada tahun 2019, Kabupaten Bima mendapatkan bantuan 1 unit eksavator dan 1 unit buldozer untuk TPA Waduwani. 

Sementara itu, diakuinya, di Kabupaten Bima baru terdapat satu tempat pembuangan akhir (TPA)  di Desa Waduwani Keamatan Woha. “Masalahnya juga karena jarak antar kecamatan jauh sementara lokasi pembuangan sampah di TPA jauh,” katanya.

Muliadi juga membenarkan terdapat banyak tumpukan sampah di sampang ruas jalan negara seperti di Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha. Akan  tetapi pihaknya tetap berupaya menangani tumpukan-tumpukan sampah tersebut. “Perlu peran serta masyarakat juga dalam menangani sampah. Minimal tidak sembarang membuang,” katanya.

Muliadi mengakui Kabupaten Bima telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi untuk menarik retribusi sampah pihaknya belum berani mengingat belum maksimalnya layanan petugas kebersihan yang disebabkan terbatasnya jumlah personil dan fasilitas pendukung.

Sesuai analisa DLH Kabupaten Bima potensi sampah di Kabupaten Bima lebih dari 350 ribu ton per bulan yang hitung jumlah penduduk. Jumlah sampah tersebut merupakan gabungan sampah organik dan anorganik.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menyoroti komitmen kepala daerah kabupaten dan kota di NTB dalam upaya bersama mewujudkan zero waste. Hal itu setelah Dr Zul melihat kondisi sampah di sekitar ruas jalan di Pulau Sumbawa.

Disorot LPW NTB. Pemda Disebut belum Komitmen Mewujudkan Zero Waste

Persoalan sampah menjadi persoalan nasional yang cukup serius beberapa tahun terakhir, mencuat setelah hasil penelitian Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 setelah Tiongkok.

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan induk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pepres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Renstra Nasional.

Persoalan sampah di NTB baru mendapatkan perhatian khusus beberapa bulan belakangan, di akhir tahun 2018 Pemda meluncurkan RAD SDGs sebagai komitmen untuk melaksanakan landasan pembangunan global yang termasuk menyoroti persoalan sampah di perkotaan. Awal tahun 2019, Pemeritah Provinsi NTB melalui Bappeda meluncurkan Program Zero Waste, dan beberapa kesempatan gubernur maupun wakil gubernur terus mengkampanyekan aksi Zero Waste.

Tumpukan Sampah di Samping Ruas Jalan Menjadi Pemandangan Harian bagi Pengendara Melintas di Sejumlah Ruas Jalan di Kabupaten Bima. Foto US Berita11.com.

Langkah Pemda Provinsi NTB kemudian direspon beberapa Pemda kabupaten dan kota dengan ikut menyuarakan Zero Waste dan beberapa kesempatan pula, bupati, wakil bupati, wali kota dan pejabat Pemda melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dan pantai.

Kelompok peneliti dan tenaga ahli LPW NTB menyoroti kebijakan Pemda kabupaten dan kota di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan lebih khusus Kota Bima dan Kabupaten Bima. Taufan, S.H.M M.H, Ruli Ardiansyah, S.H., M.H, dan Pandu K. Utomo, ST., M.Sc menyoroti beberapa hal terkait perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di NTB.

Menurut Taufan, pihaknya sudah beberapakali menyampaikan dalam tulisan di sejumlah media, bahwa persoalan lingkungan hidup perlu direspon oleh Pemda kabupaten dan kota, seperti ketentuan SDGs, sampah menjadi persoalan serius lingkungan hidup di NTB karena sampah menjadi salah satu faktor dominan yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak baik terhadap kesehatan juga terjadinya banjir.

Selain itu,  Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dengan produksi sampah yang cukup besar, beberapa daerah di wilayah NTB juga memiliki persoalan yang serupa seperti Kota Bima dan Kabupaten Bima. Untuk Kota Bima, tahun 2017 tim dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara pernah menyampaikan bahwa komponen yang menjadi kelemahan di Kota Bima ada tujuh. Di antarnya pemilahan sampah yang meliputi sarana dan proses pemilahan sampah. Kemudian pengolahan sampah meliputi sarana, proses, kapasitas, jumlah sampah untuk diolah dan pemanfaatan pengolahan sampah. Serta ruang terbuka hijau (RTH).

Taufan  berharap Pemda melakukan upaya signifikan. Pemda juga harus menyadari hal demikian. Langkah mereka cukup bagus dengan aksi clean up di beberapa titik, dan menyerukan Zero Waste, namun kami berharap ada upaya yang berkelanjutan, kami beberapa hari terakhir mendapatkan keluhan dari masyarakat Bima.

“Untuk kota, persoalan penumpukan sampah dan TPS atau depo, tingkat keterangkutan masih rendah, dan untuk kabupaten juga demikian, di samping TPS dan depo, masyarakat di Kecamatan Woha dan Bolo mengeluhkan keterangkutan sampah dan pembayaran rutin, hemat saya Pemda perlu mencarikan solusi yang baik dan sebelum ada kebijakan penarikan pembayaran perlu penyesuaian dengan Perda Pengelolaan Sampah,” katanya saat ditemui di Fakultas Hukum Unram,  Senin, (8/4 2019)

“Kami juga berharap untuk rumusan pengaturan Perda ke depan, perlu sinkronisasi, tulisan kami di beberapa media sebelumnya menjadi atensi khusus, di antaranya berkaitan dengan aspek pencegahan dan penanganan. Aspek pencegahan dengan berpijak pada berbagai kondisi yaitu kondisi empiris seperti sosial dan budaya, kebencanaan dan kewajiban swasta/perusahaan, untuk penanganan saya pikir kebijakan Pemerintah Pusat sudah jelas,” katanya

Menurutnya, ada beberapa opsi, Pemda bisa mengoptimalkan BUMD atau melakukan kemitraan dengan swasta untuk pengelolaan juga bisa menyerap dana CSR. “Melibatkan swasta dalam pengelolaan sampah kawasan, tinggal kemauan dari Pemda sekarang,” ujar pria kelahiran Bima ini.

Ruli Ardiansyah, S.H., M.H menyoroti pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah. “Skema lain untuk desa, kami pikir pemerintah desa dimungkinkan untuk membuat Perdes dan tentunya dalam RPJMDes perlu memperkuat aspek pengaturan lingkungan, khususnya sampah,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah desa dapat secara aktif melakukan pengelolaan sampah  seperti bank sampah dan daur ulang 3R. Tapi tentunya perlu ada skema induk dari pemerintah kabupaten dan kota untuk pengelolaannya.

“Jadi antara Pemda dan pemerintah desa saling terintegrasi untuk mengarah ke sana. Artinya perlu penguatan regulasi sebagai dasar pembentukan atau reformulasi Perda maupun Perdes juga akan berimplikasi terhadap anggaran atau pembiayaan dan dapat mengatur skema swadana dari masyarakat, sehingga dengan penguatan regulasi, itu menunjukan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah kabupaten dan kota terhadap Zero Wate,” katanya.

Pandu K. Utomo, ST., M.Sc menyatakan pihaknya melihat Pemda kabupaten dan kota di NTB belum memperkuat regulasi dalam merespon Zero Waste. Berdasar amanat undang-undang di atasnya, pengelolaan sampah  berbasis sistem, artinya Pemda kabupaten dan kota juga perlu membangun sistem, dari desa sampai dengan Pemda.

“Tentunya Pemda perlu membangun sistem informasi lingkungan dan sampah. Itu merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat banyak mengeluhkan kurangnya informasi, seperi Perda Sampah, pertambangan, kebencanaan dan kondisi lingkungan lainnya. Persoalan lain yang penting adalah pembatasan sampah plastik. Hal demikian perlu ditekankan pada keterlibatan swasta dan perlu mempertimbangkan penanganan sampah individu, komunitas, dan peran masyarakat,” katanya.

Menurutnya,  banyak cara penanganan sampah individu yang tidak hanya mengandalkan TPA. Salah satu contoh adalah pengolahan sampah di pondok-pondok.

Dikatakannya, untuk di Haramain, mereka sudah mengolah sampah sendiri. “Di Haramain itu ada pengolahan sampah hasil dari santri. Untuk yang bisa diolah kembali seperti plastik dipisahkan. Untuk sampah makanan mereka punya tempat pembakaran sampahnya. Nah mungkn masih dikembangkan juga tekait asap hasil pembakaran supaya tidak mencemari udara, dapat bekerjasama dengan peneliti yang bisa merubah karbon hasil pembakaran menjadi air,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu berbagai pendekatan untuk mensukseskan SDGs NTB yang harus dilaporkan ke pusat dan mencapai target Zero Waste NTB Tahun 2023.
[US]