INDeP: Pemilu harus Ada Transaksi Ide dan Gagasan, bukan Transaksi Uang!

Iklan Semua Halaman

.

INDeP: Pemilu harus Ada Transaksi Ide dan Gagasan, bukan Transaksi Uang!

Kamis, 04 April 2019
Direktur Eksekutif INDeP, Muhammad Isnaini.


Kota Bima, Berita11.com— Dugaan terjadinya politik uang (money politics) dalam Pemilu serentak 2019 mendapat perhatian serius dari lembaga Independent Democracy Policy (INDeP).

Direktur Eksekutif INDeP, Muhammad Isnaini melalui media ini mengimbau para peserta, penyelenggara serta pengawas Pemilu agar tidak menodai demokrasi dengan perilaku-perilaku tidak terpuji seperti itu.

Menurutnya, money politics bukan saja mengancam demokrasi, tapi juga bisa menghancurkan bangsa dan negara. “Politisi yang melakukan praktek money politics adalah politisi minim integritas. Urusan negara ini tidak bisa kita serahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki integritas,” tegasnya.

Para politisi lanjutnya, harus membawa ide dan gagasan bukan membawa uang ke masyarakat. “Politisi harus transaksi ide dan gagasan, bukan transaksi uang. Itu ruhnya politik tuh. Itu intinya,” lanjutnya.

Isnaini meminta pengawas pemilu seperti Bawaslu harus turun tangan atas isu yang berkembang tentang money politics. Isu yang mengalir di masyarakat sudah beredar cukup luas.

“Ini meresahkan, negara mengeluarkan uang 25 triliun untuk Pemilu, bukan ingin menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat tanpa integritas,” ucapnya.

Selain itu kepada Bawaslu, Isnaini juga meminta masyarakat berperan aktif mengawal Pemilu yang berintegritas. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan jika menemukan praktek money politics yang beredar di masyarakat.

“Masyarakat itu memiliki kewajiban untuk menghentikan dan menghadang politik money politics. Karena korupsi yang selama ini dilawan oleh masyarakat, itu karena awalnya para pelaku membeli jabatan dengan uang,” ujar Isnaini.

Pemanfaatan Program Nasional seperti PKH juga Merupakan Bentuk Money Politics

Isnaini juga mengingatkan bahwa money politics tidak saja dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk-bentuk program pemerintahan. Baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Program-program pemerintah juga itu rawan dimanfaatkan oleh para Caleg dan kandidat Pilpres seperti PKH, dana Bansos dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak akan bisa terwujud jika money politics masih menghantui setiap Pemilu,” tutup Isnaini. [MR]