Jika Muat Berita Kampanye dan Materi Iklan Peserta Pemilu selama Masa Tenang, Media Terancam 12 Tahun Penjara

Iklan Semua Halaman

.

Jika Muat Berita Kampanye dan Materi Iklan Peserta Pemilu selama Masa Tenang, Media Terancam 12 Tahun Penjara

Sabtu, 13 April 2019
Ilustrasi. Source: Jatim Times.

Jakarta, Berita11.comSatgas Pemilu yang terdiri atas Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pemberitaan media selama masa kampanye. Namun bagi media yang menayangkan pemberitaan kampanye  visi-misi dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat selama masa tenang 14-16 April 2019 terancam hukuman pidana.

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dikembalikan ke Undang-Undang Pemilu berkaitan tindak pidana pemilu. Selama masa tenang, Satgas Pemilu mengawasi pemberitan media selama masa tenang.
“Sanksinya dikembalikan ke Undang-Undang Pemilu, tindak pidana pemilu, bukan lagi etika kalau jelas aturan ada. Kalau ke Dewan Pers itu kaitannya sama etika, misalnya, itu di luar saat pemilu," katanya dilansir dari Antara, Sabtu (13/4/2019).
Ahmad Djauhar mengatakan menyiarkan pemberitaan tentang peristiwa saat masa tenang tetap diperbolehkan. Akan tetapi tidak boleh berkaitan aktivitas kampanye. Namun hanya berkaitan peristiwa Pemilu khususnya tahapan yang dilaksanakan penyelenggara Pemilu seperti distribusi logisti Pemilu atau hal-hal yang perlu diketahui masyarakat. Demikian halnya kegiatan calon presiden, wakil presiden dan legislatif menjelang pemungutan suara. Asalkan pemberitaan tidak berkaitan keunggulan salah satu calon atau parpol.
"Human interest boleh, asal jangan melebih-lebihkan, dibumbui dengan kampanye keberhasilan ini-itu, itu sudah mempengaruhi. Kalau, misalnya, kaitannya masih human interest tidak apa-apa," ujarnya.
Selain dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran selama masa tenang juga dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu.
Adapun sanksi terhadap pelanggaran tersebut  pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. [US]