KPU Ultimatum Parpol agar Sampaikan LPPDK

Iklan Semua Halaman

.

KPU Ultimatum Parpol agar Sampaikan LPPDK

Senin, 08 April 2019
Wahyudinsyah SH MH. Foto Ahmad Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima mengultimatum partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 agar menyiapkan dan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebelum batas akhir.

Anggota KPU Kabupaten Bima, Wahyudinsyah SH MH mengatakan, dalam waktu tak lama lagi pihaknya menyiapkan waktu bagi Parpol untuk berkonsultasi terkait LPPDK. Karena berkaitan LPPDK tidak kesempatan perbaikan.

Dijelaskannya, LPPDK disusun dari bahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), termasuk pengeluaran dan pemasukan pasca LPSDK.

Kami minta teman-teman Parpol untuk menyiapkan itu dan menyampaikan kepada seluruh Caleg. Deadlinenya penyerahan tiga hari setelah penetapan peserta pemilu sampai 25 April 2019 untuk pembukuan, penyerahan laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik 26 April sampai 2 Mei,” kata Wahyudinsyah.

Ia mengatakan, proses audit akan dilaksanakan pada 2-31 Mei 2019, sedangkan penyampaian hasil audit kepada Parpol pada 1-7 Juni 2019 bersamaan dengan pengumuman. “Sejauh ini di Kabupaten Bima pada intinya tertib menyampaikan laporan dana kampanye. Dampak tidak disampaikan, satu kursi dicoret untuk satu Parpol, ruginya di situ,” katanya.

Caleg Terpilih bisa Pelantikan bisa Ditunda jika tidak Taati ini

Selain LPPDK, caleg terpilih wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Konsekuensi jika Caleg tidak melapor LHKPN, dia ditunda pelantikannya,” tambah Wahyudinsyah. [US]