Pemilu di Bima Sepi dari Pemantau Independen, belum ada yang Daftar di KPU

Iklan Semua Halaman

.

Pemilu di Bima Sepi dari Pemantau Independen, belum ada yang Daftar di KPU

Senin, 01 April 2019
Ilustrasi.



Bima, Berita11.com— Pemilihan Umum (Pemilu) di Bima tampaknya sama seperti pelaksanaan Pemilu periode-periode sebelumnya, sepi dari lembaga pemantau independen. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima belum menerima satupun pendaftar lembaga pemantau.

Hal tersebut diakui Komisioner KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH. “Sampai saat ini belum ada satupun yang mendaftar di KPU Kabupaten Bima,” ujar Arif saat dihubungi melalui Ponsel, kemarin.

Dikatakan dia, permasalahan tersebut akan dibahas dalam rapat bersama komisioner KPU Kabupaten Bima. “Kita bahas dalam rapat bersama dengan para komisioner,” ujar Yuddin.

Menurut Yuddin, kendati sampai beberapa hari menjelang penutupan atau batas pendaftaran lembaga pemantau Pemilu, KPU belum menerima pendaftar, namun komisi setempat mengisyaratkan akan tetap menerima input atau temuan dari masyarakat maupun lembaga yang tidak terdaftar di KPU.

“Masalah atau temuan tetap akan kami tindaklanjuti dan bahas dalam rapat sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya.

Yuddin menyilahkan jika ada lembaga pemantau maupun perguruan tinggi yang ingin melaksanakan pemantauan Pemilu 2019 kendati tidak terdaftar di KPU Kabupaten Bima.
Diakuinya, memang ada banyak persyaratan lembaga pemantau Pemilu untuk terdaftar di KPU. Kemungkinan hal tersebut menyebabkan masih sepinya pendaftar lembaga pemantau di KPU Kabupaten Bima.

Sementara itu, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Syamsuddin SH MH optimistis Pemilu 2019 tetap terselenggara dengan baik sesuai azas dan tujuan Pemilu kendati tanpa lembaga pemantau Pemilu yang terdaftar di KPU Kabupaten Bima.

Syamsuddin juga meyakini komposisi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bima baik KPU maupun Bawaslu adalah orang-orang yang memiliki integritas dan mampu menjaga martabat sebagai penyelenggara Pemilu. “Kita percaya penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bima adalah orang-orang yang memiliki integritas,” katanya. 

Sementara itu, KPU RI memberikan tenggat hingga 10 April 2019 bagi lembaga atau organisasi pemantau Pemilu, yaitu tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. [US]