Peneliti CEPP Ajak Masyarakat dan Kelompok Milenial Tolak Hoaks dan Politik Uang

Iklan Semua Halaman

.

Peneliti CEPP Ajak Masyarakat dan Kelompok Milenial Tolak Hoaks dan Politik Uang

Jumat, 05 April 2019
Ady Irawan SH MH. Fot Ist.


Bima, Berita11.com— Dosen PPKN STKIP Taman Siswa Bima yang juga peneliti pusat Pemilu dan partai politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Universitas Indonesia link, Ady Irawan SH MH mengajak masyarakat khususnya kelompok milenial agar menolak hoaks dan politik uang (money politics) yang mewarnai hingga puncak Pemilu 2019.

Dikatakannya, hoaks mewarnai Pemilu 2019 saat ini. Hal itu mengiyaratkan  perlunya upaya semua pihak termasuk masyarakat harus bisa menyaring informasi yang beredar di internet khususnya melalui media sosial.  

“Hoaks ini banyak sekali di media sosial, karena memang media sosial namanya, tidak seperti di koran-koran, itu ada namanya pemimpin redaksi dan seterusnya. Jadi fenomena hoaks ini langsung saja ditelan mentah-mentah. Check and recheck berita itu, kemudian cari sumber berita itu dari situs atau website yang kredibel atau tidak,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima.

Menurutnya, masalah hoaks yang mewarnai Pemilu 2019 menjadi pembahasannya bersama mahasiswa ketika mengajar mata kuliah PPKN. “Ini yang sering saya (bahas saat) mengajar PPKN, jadi betul-betul saya wanti-wanti mahasiswa akan soal itu,” katanya.

Akademisi ini tidak sepakat dengan gerakan yang didengunkan sebagian pihak yang mengajak menjadi golongan putih (Golput). Karena setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya dengan memilih para wakil di legislatif ataupun calon pemimpin bangsa.

“Terminologinya saya tidak sepakat juga dikatakan Golput, karena masing-masing warga negara itu punya hak berpatisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Dengan memilih wakil-wakilnya, sebab kalau kita apatis dengan fenomena ini, apatis dengan demokrasi ini, sangat disayangkan, apalagi anggaran Pemilu itu sangat besar. Sangat rugilah kalau masyarakat, orang terpelajar di kalangan mahasiswa itu, Golput hanya gara-gara tidak sepakat dengan figur yang dicalonkan,” ujarnya.

Adi berharap penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya ke bawah melaksanakan Pemilu 2019 dengan baik, profesional dan bertanggungjawab. Termasuk dalam mencegah rusaknya surat suara.

“Imbauan saya kepada penyelengara Pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu mari sebagai penyelenggaa betul-betul optimal dalam menyelenggarakan hajatan ini. Jangan sampai ikut bermain begitu kira-kira, harus diperhatikan betul. Rawan sekali khususnya kotak suara dari kardus. Sangat rawan sekali disalahgunakan. Jadi, mari harus optimal dalam penyelenggaraan Pemilu, harus cermat itu yang perlu,” katanya.

Ady Irawan tak sepakat dengan istilah people power yang digaungkan oleh tokoh nasional, Amin Rais karena tidak percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 secara fair di Indonesia. Karena bangsa ini adalah negara hukum.

“Jadi berbicara people power itu saya rasa itu cara jalanan seperti itu. Jadi negara sudah menyiapkan sarana instrumen yang harus ditempuh. Bawaslu kemudian Panwaslu dan dalam hal sengketa yang lebih besar lagi bisa ke MK. Jadi ada prosedur hukumnya, karena tidak puas calonnya kalah, tidak puas calonnya dan sebagainya, jangan mengandalkan poeple power karena sangat berpotensi sekali terjadi konflik horizontal,” katanya. [US]