PSU di Kabupaten Bima dan Kelalaian Penyelenggara Pemilu? ini Catatan Akademisi STIH Muhammadiyah Bima

Iklan Semua Halaman

.

PSU di Kabupaten Bima dan Kelalaian Penyelenggara Pemilu? ini Catatan Akademisi STIH Muhammadiyah Bima

Rabu, 24 April 2019
Akademisi STIH Muhammadiyah Bima, Syamsuddin SH MH.


Bima, Berita11.com— Akademisi yang juga pengamat politik dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Syamsuddin SH MH menilai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dipicu beberapa persoalan termasuk kelalaian penyelenggara Pemilu khususnya anggota Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS).

Syamsuddin mengamati, di wilayah Kabupaten Bima terdapat beberapa persoalan yang mendasari sehingga keluarnya rekomendasi PSU seperti dugaan pelibatan pemilih di bawah umur, pemilih pindahan dari luar provinsi NTB seharusnya berdasarkan undang-undang dan Peraturan KPU hanya berhak memilih Capres dan Cawapres. Namun diberikan lima kertas surat suara dan mencoblos semuanya.

Selain itu,  juga terdapat pemilih pindahan dari kabupaten berbeda dalam provinsi yang sama diberikan hak mencoblos Caleg DPRD kabupaten, dan sejenis persoalan lainnya. 

“Dalam pandangan saya, tentu ini melanggar, dan mungkin saja karena ada kelalaian anggota KPPS yang tidak cermat dalam memahami aturan hukum dan teknis pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019,” ujar Syamsuddin ketika dimintai tanggapan oleh Berita11.com, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, Pemilu tahun 2019 merupakan yang terberat dan paling rumit dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Selain berbiaya tinggi, juga telah menimbulkan banyak korban.  

“Sesungguhnya PSU tidak hanya terjadi di Kabupaten Bima atau di sebagian wilayah NTB saja, akan tetapi juga banyak terjadi dibeberapa tempat  terutama di Pulau Jawa dan Sumatera,” ujarnya.

Dikatakannya, secara normatif, PSU dilakukan atas rekomendasi Bawaslu/ Panwaslu jika ada temuan atau laporan yang berdasarkan kajian dan pemeriksaannya terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 732 ayat (2) UU 7/2017 serta Pasal 65 ayat 2 PKPU Nomor 3/2019 Junto PKPU Nomor 9/2019.

“Dalam keadaan yang demikian terbukti, maka rekomendasi PSU harus dilaksanakan oleh KPU. Kalau tidak dilaksanakan bisa berdampak etik dan pidana bagi anggota KPU sendiri. Hal inilah yang harus dipahami oleh  peserta Pemilu dan masyarakat,” katanya. [AD]