PSU TPS 5 Desa Tente Tetap Dilaksanakan, ini Penjelasan Bawaslu Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

PSU TPS 5 Desa Tente Tetap Dilaksanakan, ini Penjelasan Bawaslu Kabupaten Bima

Jumat, 26 April 2019
Konsentrasi Massa Pendukung Caleg Dapil Bima 1 yang Menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU) saat Berkumpul di Kantor Camat Woha, Rabu (24/4/2019) Malam lalu.


Bima, Berita11.com  Kendati ada spekulasi dibatalkan dan diterbitkan rekomendasi kedua dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Desa Tente Kecamatan Woha tetap dilaksanakan Sabtu (27/4/2019) besok.

Hal tersebut ditegaskan anggota KPU Kabupaten Bima, Wahyudinsyah SH MH. “Tidak ada pembatalan (PSU). Tetap dilaksanakan,” ujarnya menjawab Berita11.com di Sekretariat KPU Kabupaten Bima, Kamis (26/4/2019).

Penegasan yang sama juga disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Kurniawan S.Sos. ia menyatakan, KPU setempat tidak pernah menerima surat rekomendasi kedua dari Bawaslu Kabupaten Bima tentang rencana pembatalan PSU di TPS 5  Desa Tente.

“Memang bisa saja dibatalkan. Tapi lucu juga dibatalkan, belum ada dalam sejarah Pemilu. Apa yang dilaksanakan KPU adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU hanya melaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupten Bima, Abdullah SH menegaskan,  PSU khususnya di TPS 5 Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bukan karena kepentingan personal anggota Bawaslu setempat seperti yang menjadi sorotan Caleg Partai Demokrat.

Abdullah menjelaskan, di wilayah Kabupaten Bima terdapat empat TPS yang tersebar di empat kecamatan yang melaksanakan PSU. Menurutnya, hajat itu dilakukan semata-mata untuk menegakkan keadilan Pemilu. “PSU itu dilakukan, karena ada unsur pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara,” katanya melalui press release Bawaslu Kabupaten Bima yang diterima Redaksi Berita11.com.

Ia menjelaskan, uraian kejadiannya hingga dikeluarkan rekomendasi PSU. di TPS 5 Desa Kawinda To’i Kecamatan Tambora, sisa surat suara dibagikan kepada para saksi Parpol dan warga yang masih ada di sekitar TPS untuk dicoblos. Kasus di Kecamatan Wawo,  terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih, sementara pemilih tersebut adalah merupakan warga setempat yang masih di bawah umur atau belum memenenuhi syarat untuk memberikan hak pilih (TMS).

Sementara itu, di TPS 5 Desa Tente ditemukan delapan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih di TPS setempat, terdiri dari dua orang warga di luar Kabupaten Bima dan enam orang lainnya adalah warga Kecamatan Woha.  Tetapi memberikan hak suara di TPS yang tidak sesuai dengan alamat RT/RW yang tertera dalam KTPnya serta memberikan hak pilih pada pukul 14.33 wita, dan yang terakhir adalah di TPS 1 Desa Belo Kecamatan Palibelo, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang memberikan hak pilih dengan menggunakan E-KTP, padahal pemilih yang bersangkutan adalah bukan warga Desa dan Kecamatan Palibelo.

“Atas peristiwa tersebut, PTPS telah menyampaikan keberatan, namun tidak diindahkan oleh KPPS di TPS 1 Desa Belo,” tuturnya.

Atas dasar itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan masing-masing wilayah tersebut mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni Kecamatan Tambora mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 001/PWS-Tambora/IV/2019, tertanggal 18 April 2019, Panwascam Wawo; 001/TM/PM/Cam-Wawo/18.03/IV/2019, tertanggal 18 April 2019, Panwascam Woha; 045/PWS-Woha/IV/2019, tertanggal 18 April 2019, dan Panwascam Palibelo; /PWS-Palibelo/IV/2019, tertanggal 18 April 2019.

Dari empat kecamatan yang direkomendasikan oleh masing-masing Panwascam tersebut, terdapat dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang memberikan jawaban, yakni PPK Kecamatan Woha dengan surat yang bernomor 18/PPK-Woha/IV/2019, Tanggal 21 April 2019, dan PPK Kecamatan Palibelo dengan surat balasan yang bernomor 053/PPK-PBL/Pemilu/IV/2019, 22 April 2019.      

Abdullah juga menjelaskan, berkaitan hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat (2) UU 7/2017 serta pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 /2019 Jo. PKPU No 9/2019.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima ini, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dengan menaati segala ketentuan dan menempuh jalur sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

“Saya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana yang berimbas pada instabilitas keamanan. Jika terdapat sesuatu yang dirasa janggal, silahkan menempuh jalur hukum. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa PSU itu dilakukan untuk meneggakkan keadilan Pemilu sesuai yang diamanatkan Undang-undang,” Tutupnya. [US/AD]