Sebagian Warga Ber-KTP Kabupaten Bima Terancam tidak Dapat Memilih, ini Sebabnya

Iklan Semua Halaman

.

Sebagian Warga Ber-KTP Kabupaten Bima Terancam tidak Dapat Memilih, ini Sebabnya

Senin, 08 April 2019
Ilustrasi. Foto Ahmad Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Jika tak ada aral melintang, pemungutan dilaksanakan pada 17 April 2019. Namun sejumlah potensi masalah belum dibereskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima seperti masalah warga yang memiliki KTP elektronik namun belum diakomodir dalam DPTb atau menjadi daftar pemilih khusus (DPK).

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima pada awal Maret 2019 tercatat 2.248 warga Kabupaten Bima yang memiliki E-KTP baru belum terakomodir dalam data pemilih Pemilu 2019. Data tersebut belum termasuk data terbaru tiga pekan terakhir setelah dilaksanakan perekaman dan pencetakan E-KTP melalui layanan loket dan pelayanan mobile oleh Disdukcapil.

Ketua Panwascam Woha Kabupaten Bima, Ruslin S.Sos menyebutkan, terdapat lebih dari 40 warga asal Sumba NTT yang telah lama menetap di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang baru memperoleh E-KTP sebagai warga setempat.

Permasalahan banyaknya warga dari provinsi seberang yang telah lama menetap dan baru memperoleh E-KTP sempat dikonsultasikan oleh PPS kepada pihaknya. Permasalahan utamanya karena akibat banyak warga yang baru memiliki E-KTP tersebut dikuatirkan tidak dapat diakomodir sebagai pemilih mengingat batas jumlah kertas suara cadangan hanya 2 persen dari total DPT. “Kami mengklarifikasi sejumlah warga itu,” kata Ketua Panwascam Woha.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs Zunaidin MM menyebutkan, tak ada masalah berkaitan penerbitan E-KTP puluhan warga dari Sumba NTT yang telah lama menetap di Desa Tente Kecaamatan Woha.

Hal itu sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. “Lebih dari enam bulan tinggal, tanpa surat domisili pun sudah tercatat sebagai penduduk,” katanya.

Berkaitan polemik banyaknya warga baru memperoleh E-KTP tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH menyatakan pihaknya tidak menangani masalah tersebut. namun menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Bima

Kalau persoalan itu yang membuat KTP Discapil, kami  ndak ke sana ranah kita. Prinsipnya kita melindungi hak pilih.Tergantung apakah Discapil atau KPU yang menyampaikan itu,” katanya.

Kendati persoalan E-KTP baru warga Sumba sempat ditangani Panwascam Woha, Abdullah memastikan Bawaslu Kabupaten Bima tak menangani masalah tersebut. Trmasuk tidak memberikan kepada KPU Kabupaten Bima soal permasalahan data pemilih tersebut. 
“Itu tergantung KPU karena buka ranah kami,” katanya.

Lalu bagaimana sikap KPU Kabupaten Bima terkait banyaknya warga yang memiliki E-KTP baru belum terakomodir dalam DPTb dan cenderung membengkak pada jumlah DPK?

Anggota KPU Kabupaten Bima, Wahyudinsyah SH MH tidak menampik memang banyak warga yang memiliki E-KTP baru termasuk sejumlah warga pendatang dari Sumba NTT di Desa Tente Kecamatan Woha. Akan tetapi pihaknya optimis sejumlah warga itu akan terakomodir dalam DPK sehingga tetap bisa memberikan hak pilih.“Kita tetap optimis semuanya akan terakomodir,” katanya di KPU, kemarin.

Diakuinya, selain ribuan warga baru Kabupaten Bima yang baru memiliki E-KTP lebih dari 2.000 orang seperti yang menjadi data Dinas Dukcapil termasuk warga Sumba di Desa Tente Kecamatan Woha, terdapat data eror hasil pencermatan petugas PPK/ PPS ditambah hasil rekomendasi dari Bawaslu. Jumlahnya lebih dari 1.000.

Kalau hitungan kami sebenarnya tetap terakomodir pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang TMS yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan pencermatan PPK dan PPS. Kami sudah mengkoordinasikan setiap kami Rakor,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada formulasi dari KPU RI jika DPK lebih dari 2 persen jumlah kertas surat suara cadangan dari jumlah DPT. “Tidak ada antisipasi masalah tersebut, dalam aturan kami hanya 2 persen. Lebih dari itu kami tidak tahu, karena kertas suara mau diambil di mana? Kondisi ini sudah dilaporkan ke KPU pusat,” katanya.

Sebelumnya komisioner KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH pernah menyampaikan hasil pemetaan pihaknya sejumlah potensi masalah pada pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang. Salah satunya berkaitan kemungkinan jumlah pemilih baru seperti yang baru memiliki E-KTP maupun penambahan akibat pemilih pindah lebih dari kertas surat suara cadangan yang hanya disiapkan KPU RI hanya 2 persen. [US/AD]