Tak Sepakat ‘People Power’ Amin Rais, Akademisi UIN Mataram Ajak Masyarakat tak Golput

Iklan Semua Halaman

.

Tak Sepakat ‘People Power’ Amin Rais, Akademisi UIN Mataram Ajak Masyarakat tak Golput

Rabu, 03 April 2019
Pengamat Politik, Dr Kadri M.Si. Foto Ist.


Mataram, Berita11.com— Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN)/ IAIN Mataram, Dr Kadri M.Si mengajak masyarakat agar menggunakan hak politik atau tidak golput pada pemungutan suara Pemilu, pada 17 April 2019 mendatang.

Pada semua tokoh, Dr Kadri berharap tidak mengumbar statemen yang mengganggu jalannya tahapan Pemilu atau membangkitkan ketakutan masyarakat pemilih. Namun menahan diri serta memberikan contoh yang bagus.

“Partisipasi harus benar-benar maksimal menurut saya, karena Pemilu ini adalah mekanisme demokrasi yang untuk memilih pemimpin. Karena ini adalah mekanisme yang sah, maka kita harus terlibat, jangan golput,” katanya ketika dihubungi, Rabu (3/4/2019).

Dr Kadri tak sepakat dengan pernyataan Amin Rais yang menggaungkan people power atau mendorong kekuatan populis karena menilai adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Siapapun yang protes ada mekanismenya, tidak ada sistem people power, tidak ada seperti yang disebut oleh Amin Rais, saya kira tidak ada. Sangat disayangkan juga selevel dia menggaungkan isu itu dan Pemilu ini, pencoblosnya dan yang curangnya tidak jelas. Kok ngomong gitu? Oleh karena itu saya kira aparat harus tegas dan harus adil siapapun 
yang salah harus ditindak,” katanya.

Dr Kadri juga memberikan catatan khusus kepada aparat menjelang puncak Pemilu 2019. Menurutnya, aparat harus netral dalam melaksanakan fungsinya dan harus tegas. Siapapun yang mengacaukan Pemilu yang selama ini dijadikan sebagai sistem yang sah, harus benar-benar diamankan dan siapapun yang protes ada mekanismenya.

Aparat harus netral, kedua aparat harus tegas. Siapapun yang mengacaukan Pemilu yang kita jadikan sebagai sistem yang sah ini harus benar-benar diamankan. Ketegasan merekalah yang diharapkan saat ketegangan dalam kontestasi politik ini mencapai puncaknya pada 17 April 2019 nanti,” ujarnya.

Dikatakannya, menjelang puncak pelaksanaan Pemilu 2019,  semua pihak harus mampu menahan diri dan tidak mengganggu orang lain. Setiap orang bebas saja mengekspresikan dukungan kesukaan, fanatisme kepada masing-masing calon. Akan tetapi jangan mengganggu pendukung lain dan harus menghargai pilihan yang lain.

Beberapa kejadian seperti adanya kampanye Paslon, kemudian dihadiri penyusup dari pendukung yang lain membuat video dan berbagai macam. Hal itu tidak bagus untuk pelaksanaan demokrasi. Kemudian terdapat di beberapa daerah di Jawa, meskipun tidak terjadi di NTB, ada kampanye yang diwarnai kericuhan karena melihat ada yang memakai kostum Paslon yang lain, para pendukung Paslon yang menghadiri kampanye tersebut memukul orang yang menggunakan kostum Paslon lain.

Dikatakannya, menjelang tahapann pemgungutan suara, penyelenggara Pemilu yaitu KPU serta Bawaslu dan jajarannya harus mengantisipasi segala potensi kecurangan, termasuk rusaknya surat suara dan segala potensi-potensi yang dikuatirkan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Ini saya kira harus diantisipasi lebih awal oleh penyelenggara dan pengawas juga harus adil. Agar tidak ada ruang bagi seseorangpun untuk mempersoalkan kelak,” katanya.

Adapun terkait masalah ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila pada pelaksanaan Pemilu 2019, menurutnya hanyalah isu-isu yang dimainkan atau sebagai cara Paslon untuk mendelegitimasi calon yang lain.

“Karena setahu saya ideologi Pancasila itu adalah sesuatu yang final yang juga diakui sendiri Capres Prabowo maupun oleh Jokowi sudah final. Persoalan kekuatiran karena salah satu Paslon yang diusung oleh orang-orang yang misalnya apa yang mengkampanyekan khilafah misalnya. Itu juga menurut saya tidak mungkin, imposible kalaupun siapupun yang memimpin akan ke sana,” katanya.

Ditambahkannya, munculnya persoalan ideologi selain Pancasila atau sistem negara selain yang dianut saat ini hanyalah cara-cara kampanye untuk memenangkan Pemilu saja. [US]