451 Badan Usaha Beroperasi di Kabupaten Bima, Disnakertrans Ingatkan Perusahaan Bayar THR

Iklan Semua Halaman

.

451 Badan Usaha Beroperasi di Kabupaten Bima, Disnakertrans Ingatkan Perusahaan Bayar THR

Selasa, 28 Mei 2019
Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Bima, Doddi Syafrudin Prawira. Foto US Berita11.com.



Bima, Berita11.com  Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terdapat 415 badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bima kategori kecil dan sedang. Dari ratusan perusahaan tersebut, 30 di antaranya telah diingatkan agar membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1440 Hijriah tahun 2019.

Mediator Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Kabupaten Bima, Doddi Syafrudin Prawira mengatakan, imbauan kepada perusahaan agar membayar THR diserahkan pihaknya kepada perusahaan melalui layanan media sosial WhatsApp. “Sudah kami sampaikan kepada 30 perusahaan skala sedang seperti PT Sanggar Agro,” katanya kepada Berita11.com di Disnakertrans Kabupaten Bima, Senin (27/5/2019).

Diakui dia, di wilayah Kabupaten Bima belum memiliki organisasi yang dapat berfungsi menfasilitasi hak-hak pekerja karena serikat buruh masih dalam satu payung di Kota Bima yaitu SPSI. Demikian untuk pendaftaran hak tenaga kerja yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja. “Kesadaran manajemen perusahaan masih kurang,” katanya.

Hal tersebut juga dibenarkan Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Bima, Abdurrahim ST.

Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya menfasilitasi hak karyawan dengan kewajiban perusahaan. Umumnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bima didominasi perusahaan kecil sekelas UMKM, sedangkan perusahaan skala menengah hanya sebagian kecil. “Kalau skala menengah itu mempekerjakan karyawan 100 orang ke atas, sementara di Bima kebanyak karyawannya di bawah 100. Itupun banyak juga yang menggunakan pekerja harian lepas dan outsourching,” katanya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan THR Keagamanan 2019 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, Menteri Ketenaga Kerjaan M Hanif Dhakiri menyampaikan lima poin di antaranya besaran THR bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara terus menerus 12 bulan diberikan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang 12 bulan diberikan secara proporsional dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 dikali dengan satu bulan upah.

Selain itu, THR keagaman dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagaman dan apabila ada perusahaan terlambat atau tidak membayar THR keagaman dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. [US]