Ajuan Permohonan Eksekusi Putusan KINTB Diduga tak Diindahkan, Ketua ICI: Copot Ketua PN Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Ajuan Permohonan Eksekusi Putusan KINTB Diduga tak Diindahkan, Ketua ICI: Copot Ketua PN Dompu

Jumat, 10 Mei 2019
Ketua Lembaga ICI Kabupaten Dompu, Slamat Abadi Sentosa, S.Pd. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Pengajuan permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi (KINTB) terkait sengketa informasi publik dengan Nomor teregistrasi 005/KINTB/PSI-REG/X/2018. Namun, hingga saat ini, Pengadilan Negeri (PN) Dompu diduga tidak diindahkan, membuat Ketua Lembaga Insan Cita Institute (ICI) Kabupaten Dompu Slamat Abadi Sentosa, S.Pd merasa geram dan meminta Ketua PN Dompu dicopot dari jabatannya.

Berdasarkan keputusan KINTB bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dompu selaku termohon berkewajiban untuk memberikan salinan dokumen data yang diminta lembaga ICI selaku pemohon yakni LPJ Alokasi dana Bansos Tahun 2016 dan 2017.

Pihak Dinas tersebut sampai saat ini (sejak dilakukan pengajuan informasi publik pada bulan Desember 2018 lalu, tidak kunjung memberikan informasi yang diminta. Begitu juga dengan pihak PN Dompu belum juga dikeluarkan putusan eksekusi tersebut.

Padahal dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dikelola oleh badan publik seperti PPID Kabupaten Dompu.

Menurut pria disapa akrab Bdel ini, pihaknya mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

"Melihat sikap PN setelah kami mengajukan surat permohonan hampir stengah tahun, kuat dugaan kami ada indikasi pihak PN atau Ketua PN ada main mata dengan pihak PPID utama kabupaten dompu selaku termohon," ujar Bdel pada Berita11.com, Jumat (10/5) siang ini.

Dikatakan Bdel, Putusan Komisi Informasi itu bersifat Incraht dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lantas kenapa pihak PN berdiam diri atas putusan tersebut, Bdel bertanya, apa karena Ketua PN kebal hukum?

"Dengan adanya sikap masa bodoh PN ini. Maka, dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi (Demo, red) di PN Dompu demi terwujudnya kesetaraan dalam penegakan hukum di dompu, sebab tidak hanya permohonan kami, tapi kuat dugaan banyak kasus-kasus hukum yang mengendap di PN yang harus dituntaskan pihak PN," tandas dia.

Dalam waktu dekat, Bdel kembali menegaskan, pihaknya akan turun ke jalan untuk mendobrak kantor PN Dompu, selain menuntut kejelasan status ajuannya tersebut, pihaknya juga akan mendesak ketua PN Dompu agar mundur dari jabatannya.

"Insya Allah, dalam hal ini, selain kami menuntut keadilan dan kepastian hukum, kami pun akan mendesak Ketua PN Dompu untuk segera dicopot dari jabatannya, karena kami menilai yang bersangkutan telah gagal menegakam supremasi hukum khusus di Kabupaten Dompu," tegas dia. [RIS]