Aktivis HMI Sebut LKPJ Bupati Bima Narasi Fiktif, Pemkab Tegaskan Pertumbuhnan Ekonomi

Iklan Semua Halaman

.

Aktivis HMI Sebut LKPJ Bupati Bima Narasi Fiktif, Pemkab Tegaskan Pertumbuhnan Ekonomi

Minggu, 19 Mei 2019
Dinda-Dahlan. Foto Istimewah.


Bima, Berita11.com— Kendati penyampaian Laporan Keterangan Pertangunggjabawan (LKPJ) Bupati Bima akhir tahun anggaran 2018 sudah berlalu beberapa bulan, namun respon terhadap laporan tersebut masih ada.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Mansyur Maulana menyebut, banyak narasi dalam LKPJ Bupati Bima yang tidak sesuai fakta lapangan.

“Dalam visi Kabupaten Bima RAMAH terdapat 5 poin dan misi yang membangun, namun semuanya masih sebuah narasi yang fiktif,” sebut Mansyur, Sabtu (18/5/2019).

Dikatakannya, ada beberapa sektor yang masih menjadi pertanyaan publik. Di antaranya tentang pembangunan kesehatan dan upaya menekan kemiskinan.

“Dalam rangka membangun Bima ada beberapa sektor yang masih menjadi tanda tanya. Pada realitas sosial bahwa antara kesehatan dan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bima masih di bawah standar kemakmuran rakyat,” katanya.

Ia juga mengritisi ketimpangan pembangunan pada sektor lain seperti pertanian, sosial, kebudayaan, serta olahraga. “Masih kita (ingat) kasus bibit bawang merah, bibit jagung yang tidak layak, bibit kedelai yang busuk,” katanya.

Menurutnya, pada sektor pertanian,  dana yang dialokasikan sebesar Rp6.037.078.000, namun realisasinya di lapangan tidak sesuai jumlah dialokasikan. “Hipotesa (dugaan) kami bahwa dinas yang terkait memiliki berapa penyimpangan seperti kasus bantuan traktor yang tidak jelas dan lainnya,” ujarnya.

Mansyur juga menyorot mengenai implementasi visi RAMAH seperti yang tertuang dalam program kerja Pemkab Bima periode pemimpin saat ini. Pada aspek religius, banyak kasus atau masalah yang terjadi  khusus berkaitan Tempat Pendidikan Qu'ran (TPQ/TPA). Karena berdasarkan data pihaknya  banyak TPQ yang belum mendapatkan bantuan.  

“Data tersebut saya dari sebuah kegiatan yang bertema gerakan magrib mengaji, yaitu sebuah gerakan distribusi Alquran dan iqro ke TPQ/TPA yang ada di Kabupaten Bima,” katanya.

Mewakili masyarakat Bima, ia berharap legislatif melaksanakan perannya dengan baik yaitu mencermati dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Misalnya dengan memberikan catatan dan input agar sesuai ekspektasi publik. Apalagi DPRD Kabupaten Bima adalah representasi rakyat.

“Kami percaya dan meyakini bahwa DPRD Kabuapaten Bima adalah representasi rakyat dan di dalam terdapat orang-orang cerdas secara politik, sosial, akademik dan lain-lain. Maka dari itu harapan saya adalah DPRD Kabupaten Bima harus dapat membedakan mana yang baik dan buruk,” harapnya.

Soal upaya penanganan kemiskinan, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE,M.Si menyebutkan, bahwa dari tahun ke tahun penanganan kemiskinan di Kabupaten Bima tetap ada kemajuan. Hal itu dilihat penurunan angka kemiskinan, walaupun progresnya tidak seperti daerah lain, Kabupaten Dompu misalnya.

Selain itu, ekonomi Kabupaten Bima menunjukkan pertumbuhan. Bahkan di atas 5 persen yang ditunjang oleh berbagai sektor seperti pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2012, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bima semakin lebih baik, dari 16,23 persen turun menjadi 16,08 persen pada tahun 2013 hingga pada tahun 2017 angka kemiskinan menjadi 15,10 persen. Demikian hal laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima dari 4,6 pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,98 pada tahun 2017. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/ HDI) juga menunjukan progres meskipun peningkatannya 1 persen. Dari 64,15 pada tahun 2016 menjadi 65,1 pada tahun 2017.

Sebelumnya, Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Zainuddin SS menegaskan, visi misi Bima RAMAH tetap dapat diwujudkan pemerintah. Walaupun secara bertahap. Baik dari aspek pembangunan fisik dan nonfisik, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat dan kegiatan nonfisik seperti kegiatan keagamaan (religius). [AD/US]