Desak Rekomendasi Kasus Pidana Pemilu 2019, GMPP-M Gempur Bawaslu

Iklan Semua Halaman

.

Desak Rekomendasi Kasus Pidana Pemilu 2019, GMPP-M Gempur Bawaslu

Kamis, 09 Mei 2019
Suasana aksi protes dari aliansi GMPP-M depan Bawaslu Kabupaten Dompu. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pemilu yang Martabat (GMPP-M), Kamis (9/5/2/2019 sekira pukul 21.30 Wita, gempur kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu.

Massa meminta Bawaslu dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk segera mengeluarkan rekomendasi hasil laporan dari pelapor kasus tindak pidana pemilu legislatif. Selain itu, massa juga mendesak segera mungkin KPU, Bawaslu dan Gakumndu memperoses kejahatan pemilu sejak dilaporkan.

Kemudian massa juga meminta KPU dan Bawaslu mengeluarkan C6, C7 untuk mencocokan DPK DBTB dan DPT dari hasil peroses rekapitulasi suara tingkat KPU dan meminta kepada Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Menurut koordinator lapangan (Korlap) Ilham Yahyu mengatakan, Pemilu khusus di Kabupaten Dompu tidak berjalan sesuai ketentuan berlaku, pasca dilakukan pemilu semua laporan terkait pelanggaran hingga saat ini belum ada satupun yang tindak lanjut oleh pihak Bawaslu maupun KPU.

"Pemilu saat ini tidak sehat, segala bentuk laporan kecurangan belum di rekomendasikan untuk melakukan penyidikan, karna kejahatan Pemilu merupakan tindak pidana," teriak Ilham dalam orasinya.

Dia menilai, KPU seolah tidak ada ketegasan dalam menjalankan tugas yang di mana laporan-laporan dugaan kecurangan pemilu pasca penghitungan suara belum ada respon.

"KPU telah memberikan sumbangsih kejahatan pemilu dimana tidak merespon pihak pelapor seperti yang diatur dalam undang-undang pemilu dan PKPU," kesalnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu melalui Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Swastari, SH mengatakan, terkait tuntutan massa aksi saat ini dalam tahap proses.

"Terkait tuntutan massa aksi yang ingin mengeluarkan rekomendasi hasil laporan dari pelapor saat ini sedang dalam Proses pembuatan rekomendasi," jelas Swastari pada Berita11.com.

Sedabgkan tuntutan meminta untuk mengeluarkan C6, C7 untuk mencocokan DPK, DBTB dan DPT dari hasil peroses rekapitulasi suara tingkat KPU, dia menjelaskan bukan domainnya.

"Data DPK domainnya KPU, Kami pun sedang menanti KPU memberikan data itu secara lengkap, karena baru tiga Kecamatan yang dikasi. itu pun blom lengkap seluruh TPS," terang Swastari.

Kemudian peran untuk mengeluarkan rekomendasi PSU, lanjut Swastari, yang punya wewenang adalah KPU.

"Tidak ada alasan kami Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi PSU Karena laporan yang mereka laporkan itu tidak ada yg terkait dengan alasan untuk PSU dan laporan mereka itu sesungguhnya sudah di proses di pleno tingkat kecamatan. Mereka kembali melaporkan dengan data C1 yang sudah Klir diperbaiki dalam Data DA," terang dia.

Sebelumnya, aksi diwarnai pembakaran ban bekas depan kantor Bawaslu, puluhan aparat Kepolisian Resor Dompu dan Sat Brimobda NTB turun mengamankan dan membubar paksa aksi tersebut. [RIS]