Diduga Ada Kecurangan KPPS, AMPPJ-A Gedor Bawaslu Kabupaten Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Ada Kecurangan KPPS, AMPPJ-A Gedor Bawaslu Kabupaten Dompu

Kamis, 02 Mei 2019
Massa AMPPJ-A saat berorasi di depan Bawaslu. Foto RIS

Dompu, Berita11.com - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil (AMPPJ-A) Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB, Kamis (2/5/2019) siang, menggedor pintu Badan Pengawas Pemilulu (Bawaslu).

Pasalnya, massa tersebut menemukan tentang kurang jelasnya administrasi hasil pemilihan di Desa Nusa Jaya. Dari Tempat Pengumutan Suara (TPS) sebanyak tujuh TPS ada lima TPS terindikasi adanya kecurangan dilakukan anggota Kelompok Panitia Pengumutan Suara (KPPS) desa setempat.

Menurut massa aksi, temuan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 24 April lalu, akan tetapi, mereka berasumsi bahwa pihak Bawaslu belum ada tindak lanjut.

Salah satu massa aksi Julha, S.Pd pada Berita11.com mengatakan, sejumlah dugaan pelanggaran dilakukan KPPS. Selain terdapat C1 Pleno (C Papan) tidak ada penggunaan lidi dengan tanda Z atau X. Kemudian, formulir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau formulir C-6 tidak ada tanda tangan pemilih.

"Banyak daftar hadir pemilih dalam DPT tidak membubuhi tanda tangan maupun daftar pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP (Pemilih DPK, red) tidak dilengkapi daftar hadir atau model C-7 DPK," ungkap dia.

Selain itu, lanjut Julha, sisa surat suara rata-rata tidak diberi silang pasca pencoblosan dan masih banyak pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan KPPS desa setempat.
Pose bersama antara massa aksi dan Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Swastari, SH usai melaku dialog.

"Kemudian, terdapat lembar surat suara sah tidak ditanda tangan oleh Ketua KPPS dan terjadi selisih penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir pemilih," terang Julha.

Untuk itu, massa AMPPJ-A meminta Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi Pengumutan Suara Ulang terhadap TPS yang bersangkutan dan meminta pihak Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindak tegas temuan tersebut.

Sementara, Bawaslu Kabupaten Dompu melalui Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Swastari, SH mengungkapkan, kasus tersebut saat ini memang sedang dalam tahapan proses.

"Bentuk dari tindak lanjut dari kami, saat ini sedang melakukan registrasi dan melakukan analisis serta pembuatan kajian awal," ungkapnya usai melakukan dialog bersama sejumlah massa aksi di ruang kerjanya.
Sebelum melakukan dialog di ruang Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari, SH. Foto RIS

Swastari menjelaskan, ketika ditemukan ada unsur pelanggaran pidana dalam kajian awal tersebut. Maka, proses kasus tersebut akan menjadi kewenangan Gakkumdu.

"Gakkumdu itu lah nanti yang menangani secara bersama-sama pelanggaran itu. Tetapi di satu sisi hasil pencernaan kami juga, kami menemukan pelanggaran administrasi, mengapa ada pelanggaran administrasi karena ini adalah menyangkut tata cara dari pelaksanaan pemilu yang diatur dalam peraturan KPU itu sendiri," jelas Swastari.

Dikatakan Swastari, terkait dengan Berita Acara Pelaporan (BAP) yang telah diberikan oleh pelapor, proseduralnya tidak langsung melakukan analisis secara menyeluruh melainkan ada tahapan-tahapan proses yang harus dilewati sesuai mekanisme atau ketentuan yang berlaku.

"Ketika ada BAP, kami tidak langsung melakukan kajian, tentu kami terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi pelapor dan terlapor serta para saksi baru melakukan kajian secara menyeluruh," ucapnya. [RIS]