Dinilai Banyak Kecurangan Pemilu Serentak 2019, APPP Demo KPU Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai Banyak Kecurangan Pemilu Serentak 2019, APPP Demo KPU Dompu

Rabu, 01 Mei 2019
Massa APPP saat melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Massa dari Aliansi Pemuda Perduli Pemilu (APPP), Rabu (1/5/2029) pagi, melakukan aksi demontrasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu NTB.

Massa yang berjumlah puluhan ini menilai, proses penyelenggaraan Pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg yang sudah berlangsung pada Rabu 17 April lalu banyak terjadi kecurangan.

Menurut salah seorang massa aksi, Dedi Kusnandar alias Deka, mereka tidak mempersoalkan hasil Pemilu, akan tetapi mereka melakukan aksi tersebut atas bentuk kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan dilakukan oleh oknum tertentu di luar dari pada aturan yang berlaku.

"Kami menilai banyak terjadi kecurangan dalam proses pemilu kali ini, baik yang dimulai dari tingkat KPPS hingga PPK yang terjadi pada delapan Kecamatan hampir semua terjadi pelanggaran," teriak Deka di atas mimbar orasi.

Massa meminta KPU beserta Komisioner agar menghentikan proses penghitungan mulai dari tingkat Kelompok Panitia Pengumutan Suara (KPPS) hingga tingkat kecamatan dan persoalan tersebut mereka sudah melaporkan ke Bawaslu dan KPU setempat akan tetapi laporan tersebut hingga saat ini, menurut mereka tidak diindahkan.

"Kami sudah laporkan hal ini kepada Bawaslu, namun sampai saat ini tidak ada langkah kongkrit dari pihak Bawaslu maupun KPU atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan ini terjadi hampir merata di seluru Kecamatan di Kabupaten Dompu," kesalnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Drs. Arifuddin saat dihubungi Berita11.com via pesan WhatsApp mengatakan, sejauh ini pelaksanaan tarhadap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah berjalan dengan baik.

"Pemilu telah berjalan sesuai ketentuan dan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, tentang pemungutan dan penghitungan suara, serta peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara," jelas Arifudin, Rabu (1/5/2019) malam ini sekira pukul 21.50 Wita.

Dikatakan Arif, jika ditemukan pelanggaran yang sudah terjadi, pihaknya menyarankan agar diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) biar diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Semua pelanggaran administrasi, telah diselesaikan secera berjenjang di tingkat PPK, sementara dugaan penggelembungan suara diselesaikan secara hukum di Bawaslu," pungkasnya. [Rif/RIS]