DPD IMM NTB Desak Menkominfo Cabut Pembatasan Sosmed dan Pengusutan Tragedi Kemanusiaan hingga MI

Iklan Semua Halaman

.

DPD IMM NTB Desak Menkominfo Cabut Pembatasan Sosmed dan Pengusutan Tragedi Kemanusiaan hingga MI

Sabtu, 25 Mei 2019
Aksi DPD IMM NTB Menyikapi Permasalahan Isu Nasional Pasca Pemilu 2019.


Mataram, Berita11.com— Menyikapi pemberitaan media massa nasional dan fakta lapangan yang terjadi menimpa kondisi kebangsaan pascapelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) mengeluarkan enam poin pernyataan.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum, Miftahul Khair S.Pd dan Sekretaris Umum Abdul Hasan SH, DPD IMM NTB menyatakan mengecam dan mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang menimpa massa aksi, jurnalis, dan relawan medis pada aksi demonstrasi kedaulatan rakyat.

Selain itu, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membentuk Tim Pencari Fakta atas tragedi kemanusiaan yang menimpa petugas KPPS dalam proses Pemilu 2019, massa aksi, jurnalis, relawan medis, dan lain-lain  sebagai korban dalam aksi 22 Mei di Jakarta.

DPD IMM juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan hingga ke Mahkamah Internasional.

Selain itu, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKONINFO) segera mencabut segala peraturan yang berupaya membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2018.

Menuntut penyelenggara Pemilu dan pemerintah bertanggungjawab secara moral maupun materil terhadap petugas KPPS yang gugur dalam melaksanakan tugasnya.

Mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan kepada publik agar menurunkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan kepada pahlawan demokrasi yang gugur dalam melaksanakan tugasnya.

“Mendesak para tokoh dan elit Bangsa untuk menunjukan sikap sebagai negarawan sejati dalam memutuskan segala kebijakan yang menyangkut kemajuan bangsa,” kata Miftahul Khair S.Pd dalam pernyataan tertulis yang diterima Redaksi Berita11.com, Sabtu (25/5/2019). [RD]