Hebat, Pemkot Bima Raih Predikat WTP Kelima dari BPK RI

Iklan Semua Halaman

.

Hebat, Pemkot Bima Raih Predikat WTP Kelima dari BPK RI

Selasa, 28 Mei 2019
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE Menerima LHP WPT dari BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (27/5/2019).



Kota Bima, Berita11.com— Pemerintah kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Penilaian WTP merupakan kali kelima dan menjadi kado tahun pertama pada kepemimpinan Wali Kota H Muhammad Lutfi SE dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH.

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto SE MM  di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Senin (27/5/2019).

Hadir Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalilah. Sementara Wali Kota Bima didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH dan Kepala BPKAD Kota Bima Drs Zainuddin.

Wali Kota Bima saat memberikan sambutan mewakili seluruh Kepala Daerah se-NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas kepercayaan kepada Kota Bima dengan kembali memberikan opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018.

“Terima kasih atas bimbingan dan kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan untuk masa mendatang kami harapkan bimbingan, masukan dan koreksi untuk mempertahankan kinerja penyusunan laporan keuangan yang lebih baik lagi", ucap Wali Kota.

Baginya, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali Kota Bima raih untuk kelima kalinya sejak tahun 2014 menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Bima. Namun secara khusus disampaikannya bahwa penilaian ini bukan berarti Kota Bima terlena dan berpuas diri, karena penilaian WTP merupakan keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

“Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, namun bukan berarti kami berpuas diri. Penilaian WTP ini bukanlah sesuatu yang menjadikan kita Jumawa namun ini adalah keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang,” ucap Wali Kota Bima menghakhir sambutannya. [AN]