Ini Kendala Penerapan Sistem Informasi Daerah Kabupaten Bima sehingga OPD Antri Berhari-hari

Iklan Semua Halaman

.

Ini Kendala Penerapan Sistem Informasi Daerah Kabupaten Bima sehingga OPD Antri Berhari-hari

Selasa, 28 Mei 2019
Ilustrasi.


Bima, Berita11.com— Meskipun sudah menerapkan teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), namun input data keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima masih menerapkan cara konvensional.

Hal tersebut dikeluhkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Masalahnya bendahara OPD dan staf yang terkait perencanaan maupun keuangan harus mengantri berhari-hari bahkan satu pekan lebih untuk mencairkan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bagian Keuangan.

Penggunaan model input data yang masih menggunakan cara konvensional justru diendus untuk melanggengkan transaksi pungutan liar dari meja ke meja. Benarkah demikian?

Hal tersebut dibantah Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Adel Linggiardi SE.  Ia menegaskan input data keuangan yang lama OPD setempat karena kendala dan permasalahan jaringan yang terganggu akibat kebijakan pemerintah pusat yang membatasi akses internet dan sosial media.

“Input data karena menggunakan jaringan agak lelet, di HP saja lelet apalagi di sini,” katanya di BPKAD Kabupaten Bima, Jumat (24/5/2019) lalu.

Mantan Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima ini tidak menampik jika penggunaan SIMDA yang mestinya lebih ramah IT belum maksimal. Sistem informasi tidak bisa diakses dari jauh sehingga bagian keuangan setiap OPD harus mengantri berhari-hari di BPKAD. Sistem informasi yang dibangun belum mampu melayani setiap OPD.

“Sistem itu belum mampu, karena jaringan ndak sampai ke Bima, karena kita pakai jaringan khusus. Hanya di lingkungaan ini saja,” katanya.

Diisyaratkannya, pada masa mendatang pihak berencana bisa menggunakan sistem informasi yang lebih baik sehingga setiap petugas keuangan OPD bisa melakukan input data di kantor masing-masing, menyesuaikan peraturan pemerintah.

“Kalau ke depan, setiap OPD bisa menginput sendiri, karena nanti akan tambah jaringan atau sistemnya diganti, ndak ngerti saya. Untuk sementara harus input di BPKAD sekaligus bawa SPJnya. Karena harus ada (SPJ) kita periksa dari pelaksanaan kegiatan OPD, makanya harus setor ke sini,” katanya. [US]