Kades Penyeleweng Anggaran ADD, Anggota Dewan Jamaludin: Media Bongkar Hingga ke Akarnya

Iklan Semua Halaman

.

Kades Penyeleweng Anggaran ADD, Anggota Dewan Jamaludin: Media Bongkar Hingga ke Akarnya

Rabu, 29 Mei 2019
Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Komisi 1 Fraksi Partai Gerindra Jamaludin, S.Sos. Foto RIS

Dompu, Berita11.Com - Selain pengawasan masyarakat, Peran para media juga dianggap paling efektif melakukan pengawasan membangun desa dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini disampaikan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Dompu dari Komisi 1 Fraksi Partai Gerindra Jamaludin, S.Sos saat diskusi ringan dengan sejumlah awak media di taman kota dompu, Rabu (29/5/2019) siang.

Menurut pria yang masih dipercaya oleh rakyat di wilayah pemilihannya yakni di dapil 3 yang meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo hingga periode ke dua ini, jika ditemukan Kepala Desa (Kades) yang melakukan penyelewengan anggaran ADD dibongkar hingga ke akar-akarnya.

"Penyelewengan ADD, baik di atas maupun di bawah Rp100 juta, Kades yang ingin mengembalikan tidak boleh, maunya saya, itu harus ditindas dengan tegas supaya ada efek jera dan supaya daerah kita ini bebas dari korupsi," tegasnya.

Selain peran efektif para media dan masyarakat, Jamaludin, juga meminta terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) agar menindak dengan tegas dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jangan hanya semboyang saja membangun desa itu, saya memohon pada teman-teman media untuk membongkar siapa yang korupsi itu sampai ke akar-akarnya, siapapun orangnya tanpa mengenal si A, si B yang melakukan korupsi itu harus dibuka habis-habisan dan pemerintah harus bertindak dengan tegas" pinta dia.

Dikatakannya, Kades yang melakukan korupsi anggaran ADD supaya punya efek jera pihaknya meminta terhadap Pemda untuk membuat tim khusus yang bersifat independen untuk melakukan pemeriksaan tanpa melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD).

"Saya melihat, sudah lima tahun ini belum efektif 100 persen, salah satunya, di situ pelakunya adalah yang melaksanakan ADD, yang melakukan pemeriksaan adalah DPM-PD. Sementara Kades dan DPM-PD ini ibarat adik-kakak, artinya dibawah pembinaan DPM-PD. Maunya saya, bentuklah tim khusus yang independen untuk mengawal dan memeriksa ketika ditemukan penyelewengan ADD ini," terang dia.

Lebih jauh, dia memaparkan tim independen yang dimaksud untuk melakukan pengawasan serta melakukan pemeriksaan jika ditemukan Kades yang melakukan penyelewengan ADD.

"Di situ ada gabungan Polisi, ada gabungan Kejaksaan, ada gabungan Inspektorat, ada gabungan LSM dan ada gabungan media, supaya betul-betul independen dalam pemeriksaan itu," papar dia. [RIS]