Ketua MOI Serukan Masyarakat NTB agar Mendukung Tugas KPU

Iklan Semua Halaman

.

Ketua MOI Serukan Masyarakat NTB agar Mendukung Tugas KPU

Rabu, 01 Mei 2019
Abdul Syukur ST.


Berita11.com— Ketua  Media Online Indonesia (MOI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Syukur ST menyerukan masyarakat Bumi Gora (NTB) agar bersabar menunggu rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masyarakat diharapkan agar mendukung tugas penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, semua pihak terutama masyarakat harus mewaspadai isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, sehingga tidak boleh terprovokasi. Karena pada Pemilu 2019 banyak sekali informasi sesat (hoaks) yang diedit dan dibuat sedemikian rupa, padahal belum jelas kebenarannya. Hal itu dapat memecah belah persatuan dalam masyarakat.

“Jadi apapun kita taat pada aturan, karena yang punya kewenangan hanya penyelenggara Pemilu. Tidak ada lembaga lain yang bisa intervensi dalam urusan rekapitulasi suara, hanya KPU yang punya kewenangan di situ. Makanya masyarakat juga diharapkan bisa tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku,” katanya melalui sambungan Ponsel, Rabu (1/5/2019).

Ketua Forum Barisan Muda NTB ini juga mengimbau masyarakat agar percaya kepada penyelenggara Pemilu. Jikapun ada hal-hal yang dicurigai, maka masyarakat bisa memberikan input kepada penyelenggara melalui mekanisme atau jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang. Misalnya dengan menyampaikan laporan atau temuan kepada Bawaslu dan jajaran. Bukan malah terjebak membangun opini dan menyebarkan informasi yang dapat memecah belah persatuan.

“Hasil oleh Komisi Pemilihan Umum kita harus tetap percaya pada KPU. Kita juga harapkan penyelenggara Pemilu seperti KPU harus mengacu pada aturan yang ada. Mulai dari mekanisme di bawah, mulai dari PPK harus mengacu pada hasil rekapan C1, sementara KPU harus mengikuti dan mengacu pada hasil rekapitulasi PPK,” katanya.

Dikatakannya, jika ada pihak-pihak yang tidak puas maka bisa menyampaikan kepada Bawaslu atau menempuh jalur gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Intinya kita memang harus percaya degnan penyelenggara Pemilu, karena tidak ada pihak lain lagi yang bisa menyelenggarakan dan mengatur semua itu. Bawaslu tetap mengawal juga dari sisi kecurangan. Bawaslu juga jangan diam, tapi terus mencounter masukan-masukan dari masyarakat, misalnya ada indikasi kecurangan. Kalau terbukti diproses, kalau memang di Bawaslu kabupaten dan kota terhenti, kita naikkan lagi bahkan sampai tingkat MK,” katanya.

Pemimpin Redaksi Koran Lensapos NTB ini juga mengimbau para tokoh dan semua pemangku kepentingan (stake holder) agar membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Perlu peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua stake holder harus membantu jalannya rekapitulasi ini hingga berjalan dengan aman dan lancar. Kalau muncul keributan justru masyarakat yang dirugikan,” katanya.

Syukur juga mengingatkan para pengelola media online agar bijak dan selalu berpijak pada kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Untuk itu, semua pengelola media harus menyajikan informasi yang jelas, yang dapat menciptakan suasana kondusif. Bukan malah sebaliknya memproduksi berita-berita yang menyudutkan pihak tertentu dan memantik ujaran kebencian. [US]