Kualitas Pemilih di NTB Rendah, Pemerintah dan Legislatif Gagal Hadirkan Paket Undang-Undang

Iklan Semua Halaman

.

Kualitas Pemilih di NTB Rendah, Pemerintah dan Legislatif Gagal Hadirkan Paket Undang-Undang

Jumat, 31 Mei 2019
Ilustrasi Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Wilayah Kabupaten Bima. Foto US Berita11.com.


Berita11.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa saja menglaim tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu terbilang tinggi. Namun penyelenggara Pemilu, pemerintah dan legislator gagal mewujudkan kualitas pemilih, karena Pemilu baru berlangsung secara prosedural.

Pengamat Politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP) Universitas Indonesia Dr Ibnu Khaldun M.Si menilai Pemilu tahun 2019 masih berlangsung secara prosedural karena diwarnai praktik-praktik transaksional. Hal itu selalu terulang setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Penyelenggara, eksekutif dan legislatif lupa bahwa mengukur kesuksesan Pemilu tak hanya sekadar merujuk kuantitas pemilih atau tingkat partipasi masyarakat, melainkan mewujudkan pemilih cerdas.

“Saya mau bantah soal klaim khususnya Pemilu provinsi, angka partisipasi tinggi, mereka senang. Mereka (KPU) hanya mengukur dari kuantitas, pemilih yang melaksanakan tugas menentukan pilihannya. Tetapi mereka tidak melihat dari aspek kualitas. Secara kuantitas tinggi partisipasi, tapi secara kualitas rendah. Artinya pemilih cerdas ini masih rendah, masih banyak pemilih yang berdasarkan kekuatan seorang figur, baik figur calon presiden maupun ketua partai. Jelas kualitas pemilih pada Pileg Pilpres ini sudah masuk ambang bahaya karena begitu masifnya praktik-praktik transaksional umumnya pada pemilihan legislatif provinsi dan legislatif kabupaten dan kota,” ujar Ibnu di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (29/5/2019).

Menurut mantan Staf Ahli DPR RI ini, demokrasi yang sangat prosedural dan liberal tanpa batas sudah harus dievaluasi super serius. Problem pada Pemilu adalah buah kegagalan pemerintah dan legislatif dalam menetapkan paket undang-undang politik karena ada banyak pasal yang dihapus.

“Pasal-pasal itu tidak mendorong peningkatan pemilih yang cerdas dan pemilih yang rasional. Jadi sistem Pemilu yang dipakai pada tahun 2019 ini banyak melahirkan legislator-legislator yang tidak punya visi dan ini  akan menjadi ancaman stabilitas dalam pembangunan di daerah. Karena sistemnya multi partai, akan banyak partai yang duduk menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan daerah,” kata Ketua Forum Rektor Bima- Dompu ini.

Dikatakannya, jika menginginkan pemilih cerdas dan rasional pada Pemilu, maka pemerintah dan legislatif harus mengubah paket undang-undang politik ini. Karena di dalam sistem itu, harus diperjelas sistem pemilihan terbuka atau tertutup.  

Kalau sistem pemilihan terbuka, itu akan membangun kualitas kaderisasi di dalam. Apakah kaderisasi partai di dalam menentukan caleg-caleg yang punya kualitas,  ini masih terbuka tapi berdasarkan nomor urut dan suara tertinggi. Itu sangat melemahkan dan tidak mendorong pemilih itu secara cerdas. Caleg hanya berebut mendulang suara termasuk menggunakan praktik-praktik yang bebas tanpa batas, yang mengganggu demokrasi nilai yang jadi target pembangunan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Ibnu menilai jika pemilih pada setiap Pemilu sudah tradisional dan penuh dengan praktik transaksional, maka demokrasi sudah gagal. 

Kita sudah kurang, sudah gagal, kita sudah empat periode melakukan demokrasi (Pemilihan langsung), tapi masih sangat prodedural. Demokrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi seharusnya demokrasi itu seiring sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat (masyarakat). Sekarang sudah 20 tahun kita berdemokrasi tidak membangun kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Ketua STKIP Taman Siswa Bima ini.

Diatakannya,  demokrasi di negara maju  lebih mengutamakan peningkatan kesejahteran rakyat. Kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat lebih diutamakan. Hal itu secara langsung menekan peluang politik transaksional.

“Karena banyak orang yang belum terpenuhi kebutuhan pokok (rentan politik transaksional). Kelemahan tadi juga pada rekrutmen menjadi Caleg itu, masih tinggi bisa kita klaim 70 persen, caleg-caleg ini mencari kerja. Kelemahannya kalau Caleg-Caleg itu, legislatif itu menjadi pekerjaan, bukan pekerjaan pengabdian, sangat mempengaruhi kinerja yang akan dilakukan di DPR dan termasuk dari sisi proses mereka meraihnya dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” kata mantan Timsel KPU Provinsi NTB ini.

Hal itu juga secara tidak  langsung kelak melahirkan perilaku koruptor. Karena modal yang dikeluarkan calon legislatif tidak sedikit.  “Secara finansial untuk mendapatkan posisi sebagai legislator dan kita juga bisa perkirakan kalau sekelas anggota DPRD provinsi, kalau ada yang menghabiskan Rp2-3 miliar itu nggak ada jaminan untuk mendapatkan kembali. Itu yang memang catatan tentang partisipasi itu,” ujarnya. [RD]