Lahan Warga Diduga gusur Paksa PT SMS, Komnas HAM Minta Dokumen Pemda Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Lahan Warga Diduga gusur Paksa PT SMS, Komnas HAM Minta Dokumen Pemda Dompu

Kamis, 16 Mei 2019
Penyidik Komnas HAM dan sejumlah warga Desa Doropeti saat klarifikasi lahan yang diduga digusur paksa PT SMS, Rabu (15/5/2019) kemarin sore. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Untuk kelancaran proses penyelidikan terkait kasus dugaan penggusuran paksa lahan milik puluhan warga di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang dilakukan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) sesuai pengaduan LSM Lembaga Penegak Kebenaran NTB pada bulan Agustus 2018 lalu.

Tim penyidik dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) yang diketuai Staf Pemantauan dan Penyelidikan Biro Dukungan Penegakan HAM atau penyidik senior HAM RI, Yunita Christine dan dua orang rekannya yakni Ana dan Dewi, Kamis (16/5/2019) pagi, meminta sejumlah data dan dokumen kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu dalam hal ini Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin beserta jajarannya.

Salah seorang pengadu yang juga Ketua Lembaga Penegak Kebenaran NTB Burhan alias Metty saat ditemui Berita11.com di hotel Tour Sina siang tadi sekira pukul 12.15 Wita, yang kebetulan baru saja tim Komnas HAM berangkat ke Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima menuju Jakarta usai pertemuan dengan Pemda Dompu.

Menurut Metty, pertemuan yang berlangsung di kantor Pemda tersebut dalam rangka pengumpulan data dan dokumen terkait kasus dugaan tersebut.

"Pertemuan antara Komnas HAM dengan Bupati Dompu beserta jajarannya tadi, termasuk pihak PT SMS kemarin dalam rangka tahapan pengumpulan data dan dokument untuk dipadukan dengan pernyataan dari pihak pengadu," ujar Metty, Kamis (16/5) siang.

Dikatakan Matty, hasil pertemuan yang telah berlangsung tadi, Komnas HAM belum bisa menjawab, karena melanggar kode etik. Dan Komnas HAM akan memanggil pihaknya selaku pengadu hanya saja, Komnas HAM belum bisa memastikan kapan waktunya.
Komnas HAM saat bertemu dengan warga di Desa Doropeti

"Nanti, Komnas HAM akan panggil kembali kami selaku pengadu, guna memberikan keterangan sekaligus diadakan jumpa pers di Kantor Komnas HAM," ungkapnya.

Menurut Metty, penggusuran dan pembongkaran dilakukan PT SMS itu dengan cara paksa tanpa ada persetujuan masyarakat setempat dengan alasan pihak PT SMS telah mengantongi ijin prinsip yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

"Ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu itu, sebagai tata ruang awal untuk mendapatkan atas hak tanah bukan menguasai tanah," terang Metty.

Lebih jauh, Metty menjelaskan prosedur pembongkaran atau pembebasan lahan itu seharusnya harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi semua itu pihak PT SMS tidak dilakukan.

"Pembebasan lahan harus melalui PPAT. Pembayaran ganti rugi lahan tidak boleh perantara atau atas nama siapapun dan itu harus melalui PPAT. Apabila masyarakat tidak mau melepas hak atas tanah dan lain-lain yang tumbuh di atas tanah mereka tetap dilindungi kepentingannya. Kemudian, pola perkebunan tebu harus melalui prasman dan inti. Itu semua tidak dilakukan PT SMS," imbuhnya.

Dikatakan Metty, masyarakat mengadu ke Komnas HAM RI dengan mengatasnamakan Lembaga tersebut adalah selain perbuatan dugaan kejahatan  dilakukan PT SMS, ada keterlibatan Bupati Dompu karena diduga telah melakukan pembiaraan

"PT SMS telah menggusur jambu mente dan tanaman-tanaman lainnya termasuk pipa air bersih yang panjangnya 8 Km hingga pada hari ini belum diperbaiki, kemudian tanah kuburan digusur hingga terlihat tulang kerangka manusia dan pemondokan dan perumahan yang ada di lahan mereka dibongkar dan dibakar oleh PT SMS," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Dompu Furkan, SH.MH saat ditemui Berita11.com di ruang kerjanya membantah, bahwa tidak ada pipa air atau lahan warga juga kuburan yang digusur oleh pihak PT SMS. Meskipun telah ditunjukan surat kesepakatan antara pihak PT SMS dengan masyarakat yang dibuat pihak PT SMS saat menggelar demo di depan PT SMS beberapa waktu lalu, dimana saat itu pihak PT SMS berjanji akan mengganti rugi atas sejumlah kerusakan tersebut.
Surat kesepakatan antara PT SMS dengan Masyarakat yang dibuat oleh PT SMS bahwa pihak PT SMS berjanji akan mengganti rugi sejumlah lahan serta pipa yang diduga telah dirusak. Foto Ris

"Tidak ada indikasi seperti yang dilaporkan masyarakat atau LSM seperti kerusakan itu, kami juga sudah turun di lokasi melihat langsung, katanya ada kuburan yang digusur, ada pipa air yang digusur tanaman-tanaman jambu mente semua itu tidak ada," katanya, Kamis, (16/5) sore sekira pukul 15.30 Wita.

Furkan mengklaim bahwa tanah kuburan malah diberi tambah dan akses jalan serta listrik difasilitasi oleh PT SMS dan masyarakat di sekitar perusahaan itu tidak akan diganggu dengan catatan lahan yang mereka tempati tidak menjadi hak milik.

"Justru tanah kuburan, semula luasnya 1 Heaktar malah ditambah oleh PT SMS menjadi 2 Heaktar, terus akses jalan dibuat hingga tembus Dusun Mekar Sari termasuk memfasilitasi listrik bahkan direktur PT SMS itu mengatakan masyarakat di sana tidak diganggu tetapi bukan hak milik, tidak ada yang digusur," ungkapnya.
Kondisi pipa air bersih milik warga Desa Doropeti yang diduga sengaja dirusakin PT SMS.

Terkait dengan surat pemanggilan PT SMS untuk Bupati Dompu Furkan menjelaskan bukan tidak menghadiri karena ada kendala sehingga tidak bisa menghadiri atas panggilan tersebut.

"Bukan surat panggilan kemarin, karena kendala makanya Pemda tidak menghadiri saat hari yang ditentukan, karena kami kendala mengumpulkan dokumen seperti pengalihan. Kalau kita melihat secara substansi di sana, masyarakat justru diberikan kebebasan untuk menempati dan tidak ada yang digusur, kalaupun ada yang keluar berdasarkan kesepakatan masyarakat akan diberikan uang pengganti," jelas dia.

Ia menyebutkan bahwa saat ini Bupati Dompu tengah berupaya bagaimana permasalahan antara masyarakat dengan PT SMS ini selesai dengan mencari jalan alternatif.

"Pemerintah telah mengajukan proposal ke kementerian kehutanan untuk dicarikan lahan pengganti masyarakat. Kalau sewaktu-waktu ijin HGU ini selesai, pemerintah juga tidak berani memberikan yang berlebihan hak orang, ini juga akan pelanggaran untuk mereka," katanya. [RIS]