Mantan Anggota TNI Ditahan Terkait Perusakan Kantor Desa Monta, Warga Ungkap Fakta Lain

Iklan Semua Halaman

.

Mantan Anggota TNI Ditahan Terkait Perusakan Kantor Desa Monta, Warga Ungkap Fakta Lain

Jumat, 17 Mei 2019
Puluhan Warga Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima Menyampaikan Keterangan Pers di Hadapan Belasan Awak Media di desa setempat, Jumat (17/5/2019).


Bima, Berita11.com-- Pasca penangkapan mantan anggota TNI, Usman yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berkaitan kasus perusakan kantor Desa Monta Kecamatan Kabupaten Bima usai Pilkades serentak oleh Polres Bima, sejumlah warga mengungkap fakta lain.

Warga Desa Monta ,  Abdul Haris alias Joker  menceritakan, kasus perusakan kantor desa setempat bukan sengaja dilakukan warga setempat, melainkan merupakan aksi spontanitas masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan Pilkades yang diduga sarat kecurangan.  Perusakan kantor desa merupakan aksi spontanitas massa. Tidak ada komando dari warga tertentu, apalagi Usman.

Salah satu permasalahan utama pemicu aksi massa adanya hasil penghitungan suara  melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh panitia yaitu 2038 jiwa, sedangkan julmah yang menyalurkan suara 1.800 lebih ditambah pemilih yang menggunakan E-KTP 177  orang, sehinga melebihi jumlah suara sah yang seharusnya.

Atas permasalahan tersebut massa mendesak panitia dan pemerintah agar membuka kotak suara. Namun hingga tiga kali didesak, Camat Monta hanya memberikan janji. Hingga lima hari ditunggu realisasi janji, pembukaan kotak suara tak kunjung dilakukan sehingga memancing aksi spontanitas massa.

"Saat itu panitia dan pemerintah menyanggupi untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang atas adanya dugaan penggelembungan suara yang alasan panitia menggunakan hampir semua kertas suara cadangan untuk menyamakan hasil suara dengan yang mereka sampaikan," tutur dia dalam konfrensi pers yang digelar di kedimannya di Desa Monta, Jum'at, 17 Mei 2019.

Saat itu, kata dia, selama kurang lebih lima hari lamanya janji membuka kotak suara tak kunjung dilakukan oleh panitia dan pemerintah menyebabkan sebagian masyarakat yang menilai calonnya yang menang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan spontan secara bersama-sama melakukan tindakan yang sebenarnya bukan karakter dari masyarakat Monta yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keharmonisan dalam hidup bermasyarak selama ini.

"Terus terang tindakan massa saat itu karena kecewa dengan janji membuka peti dan kesabaran menunggu selama lima hari tak kunjung direalisasi. Alasannya tak dihadiri oleh calon yang tinggi suaranya dan menjadi kades saat ini," ungkapnya.

"Semestinya, ketidakhadiran calon tersebut bisa dibantu oleh aparat untuk menjemputnya. Sebab, kalau masyarakat yang jemput akan terjadi perang saudara. Karena kecewa sebagian masyarakat menyalurkan rasa tidak dihadirkannya keadilan membuka kotak suara dengan berbondong-bondong ke kantor desa," sambung dia.

Joker menegaskan, dirinya mengikuti persidangan dari tiga orang warga yang diamankan dan didakwa soal kasus pengrusakan di PN Raba Bima. Menurutnya, dalam sidang tersebut, terdakwa mengaku mereka melakukan tindakan itu dan tidak menyebut nama warga lain. 
Demikian pula dengan saksi pelapor yang mengatakan mereka melihat kasus perusakan itu dari jarak ratusan meter dan tidak mengetahui persis siapa saja yang terlibat karena saat warga datang, mereka menghindar dari kantor sebab massa datang dengan sikap yang emosional.

"Soal Pak Usman dikatakan sebagai otak perusakan, kami kira penilaian itu sangat dangkal. Sebab, memang Pak Usman terlibat dalam protes hasil Pilkades, tapi tak pernah mengarahkan masyarakat untuk merusak kantor desa, apalagi beliau pensiunan TNI yang dianggap tokoh atau orang tua bagi banyak warga di Monta," tandasnya.

Intinya, kata dia, nama-nama yang dilaporkan merupakan sebutan dari pelapor yang dikaitkan dengan lawan politik saat itu. Yang melakukan massa, bukan hanya 10 orang yang ditetapkan oleh pihak Kepolisian sebagai DPO sekarang.

"Kami di Monta mengaku merusak kantor desa itu memang salah dan dihukum itu seharusnya. Tapi, kami bukannya tidak menghargai hukum tapi kecewa. Giliran kami menuntut keadilan membuka kotak suara kenapa panitia, aparat dan Pemda tidak membantu dan menciptakan keadilan dan memenuhi janjinya untuk menghitung ulang suara yang dinilai menggelembungkan dan lebih banyak jumlahnya dari DPT dan menguntungkan Kepala Desa sekarang," katanya.

Ia melanjutkan, sebagai orang desa tentu ada masalah hukum.

Seperti diketahui sebelumnya, aparat Kepolisian Resor Bima menangkap Usman, mantan anggota TNI yang ditetapkan sebagai DPO kasus perusakan kantor Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima pasca Pilkades di desa tersebut.

Kasat Reserse dan Kriminal  Polres Bima IPTU  Hendry Christianto, S.Sos menyebut Usman terlibat mengajak warga lain untuk menyerang kantor desa Monta Kecamatan Monta pasca Pilkades setempat.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa dan melimpahkan berkas empat warga terkait kasus tersebut kepad Kejari  Bima dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bima, sedangkan lima warga lainnya masih ditetapkan dalam status DPO dalam kasus yang sama. [AD]