Menghadapi Pilkada Kabupaten Bima, Parpol Ditantang Usung Figur Baru Selain Kader sendiri

Iklan Semua Halaman

.

Menghadapi Pilkada Kabupaten Bima, Parpol Ditantang Usung Figur Baru Selain Kader sendiri

Jumat, 31 Mei 2019
Dr Ibnu Khaldun M.Si. Foto Ist.


Bima, Berita11.com— Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bima direncanakan digelar tahun 2020 meksipun tahapannya disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai pada akhir tahun 2019 ini. Sejumlah partai politik (Parpol) belum nampak melakukan konsolidasi menghadapi agenda rutin lima tahunan teresbut.

Nah, menghadapi Pilkada tersebut, Parpol ditantang untuk melakukan modernisasi partai dengan berani terbuka, mengusung figur-figur di luar partai yang berkualitas sehingga banyak pilihan bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin berkualitas bagi Kabupaten Bima.

Pengamat Politik dari Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (CEPP) Universitas Indonesia yang juga Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun M.Si mengatakan, menghadapi Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020, Parpol harus berani memberikan warna baru dalam melakukan rekruitmen kepala daerah, tidak menggunakan pendekatan organisasi (PO) dengan memprioritaskan kader sendiri atau dalam lingkaran koalisi partai. Namun memberikan kesempatan yang luas kepada calon-calon di luar partai atau koalisi yang memiliki visi-misi dan kepimpinan yang kuat.

Kalau kita maunya Parpol modern, memberikan kesempatan yang luas. Lalu membentuk tim dan mencari SDM yang mumpuni,  yang punya visi jauh dan punya strong leadership sehingga tidak menggunakan cara-cara konvensional, membuka tahapan pendaftaran. Padahal ini bukan pekerjaan,” ujar Ibnu kepada Berita11.com di kampus STKIP Taman Siswa Bima, Rabu (29/5/2019).

Menurutnya, Parpol memiliki empat fungsi,  di antaranya seleksi kepala daerah. Hanya saja selama ini rekrutimen calon kepala daerah oleh Parpol belum dilakukan secara modern. Padahal perekrutan jabatan publik tersebut memiliki standar dan sistem yang jelas. Perekrutan figur calon kepala daerah harus dimaknai sebagai jabatan pengabdian, bukan sebuah pekerjaan.

“Menjadi kepala daerah adalah pengabdian, bukan suatu pekerjaan. Ini yang memang harus menjadi stressing yang harus digaris bawahi partai politik. Mendorong kinerja kepartaian ini secara modern. Apakah ada Parpol modern di Indonesia atau di Bima ini? Indonesia saja belum, aplagi di Bima,” katanya.

Momentum Pilkada adalah kesempatan jika Parpol di Bima mau mengubah wajah sistem politik di Indonesia. “Siapa tahu bisa dimulai dari Bima. Sekarang ini kan lagi viral Ketua MK dari Bima, hafiz dari Bima, kenapa tidak Parpol melalukan modernisasi, mengubah ini, meskipun tantangannya aturannya dari atas turun ke bawah,” katanya.

Ibnu mengatakan, selama Parpol masih menggunakan cara-cara lama dalam menyaring figur calon kepala daerah. Maka tidak akan banyak perubahan pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Bima, tidak sesuai ekspektasi publik yang menginginkan banyak pilihan adanya figur-figur berkualitas. Hal itu hanya akan mendorong masyarakat terjebak pada pola politik transaksional dan tidak mewujudkan substansi Pilkada atau demokrasi.

“Kalau itu terjadi masyarakat terjebak hanya memiliih untuk mengisi kepala daerah, balum tujuan demokrasi itu sebenarnya,” katanya.

Ibnu juga menantang Partai Golkar sebagai Parpol besar di Bima membuka kesempatan untuk figur selain kader sendiri. Secara faktual walaupun mendapatkan jatah sembilan kursi di legislatif, namun Golkar belum mendapatkan 15 kursi untuk mengusung figur tanpa koalisi.

Dengan kondisi tersebut diyakini Ketua Partai Golkar Kabupaten Bima akan berupaya mencari langkah aman dengan koalisi. Setelah hal itu dilakukan, potensi yang muncul lahirnya kebijakan yang bersifat akomodatif. Jika yang dilahirkan kelak adalah kebijakan akomodatif, maka dipastikan kurang berkualitas, sehingga tidak bisa melakukan berbagai akselerasi kebijakan pembangunan.

Adapun elektabalitas dan kekuatan Dinda-Dahlan ke depan, Ibnu melihat dua figur yang sering dibahas sebagian masyarakat tersebut belum mampu menciptakan berbagai progres pembangunan.  Hal itu terlihat dari fakta pembangunan Kabupaten Bima yang masih tertinggal,  investasi yang minim, tenaga kerja sulit, kemiskinan masih tinggi. Demikian halnya kebijakan pada bidang pendidikan seperti komitmen terhadap literasi yang masih terendah  di Indonesia, dan permasalahan stunting pada bidang kesehatan.

Saya kira incumbent yang hanya dibicarakan, Dinda-Dahlan (pembicaraannya diputar-putar) seharusnya bisa ditantang, Golkar melakukan modernisasi (Parpol) membuka kesempatan yang luas, tidak hanya mengandalkan PO organisasi. Nanti bisa melakukan pembenahan sistem rekruitmen kepala daerah. Misalnya kalau kurang elektabilitas, visi-misi kurang poinya, meskipun ketua partai, meskipun itu petahana, ya berani tidak mencalonkan oleh partai.  Itu langkah-langkah yang kita tunggu,” ujarnya.

Ibnu mengamati, pembahasan Pilkada Kabupaten Bima memang baru sebatas viral melalui media sosial. Karena Parpol masih melakukan konsolidasi terkait Pilpres dan Pileg. Karena banyaknya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, para figur-figur calon yang hendak mencalonkan diri masih melihat dan menunggu (wait and see).

“Konsolidasinya, Parpol juga sedang menanti penetapan anggota DPR/ DPRD terpilih. Selama belum ada SK itu, belum ada kepastian karena belum ada dan masih transisi, maka saat ini incumbentlah yang jadi sasaran disorot secara positif maupun negative,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto memprediksi akan banyak kejutan-kejutan pada Pilkada 2020 pada sejumlah daerah di NTB, termasuk Kabupaten Bima. Figur wakil kepala daerah sejumlah daerah NTB termasuk Kabupaten Bima kemungkinan akan maju sebagai calon kepala daerah penantang incumbent.

Melihat adanya banyak “pemain lama” yang kandas pada Pileg 2019, Mi6 melihat banyak warna baru dan kejutan dengan timbulnya keyakinan seiring kejutan hasil Pileg. [AD/RD]