Menyoal C1 dan DAA1, Caleg PAN Kritik Kinerja Bawaslu Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

Menyoal C1 dan DAA1, Caleg PAN Kritik Kinerja Bawaslu Kabupaten Bima

Minggu, 19 Mei 2019
Suasana Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di salah satu TPS di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada 17 April 2019 lalu. Foto US Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Calon legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Bima 1 DPRD Kabupaten Bima, Fahrir M Nor S.Sos menyoal fakta-fakta berkaitan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Bima. Ia menyoal adanya sejumlah masalah berkaitan data suara Pemillu 2019.

Dikatakannya, berdasarkan data olahan Bawaslu Kabupaten Bima khususnya data DAA1 hasil rekapitulasi di tingkat PPK sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima banyak data yang bergeser jauh.

“Apakah C1 yang digunakan oleh Bawaslu dengan C1 yang direkap oleh KPPS tiap-tiap TPS yang menjadi dasar acuan pleno di Tingkat PPK itu beda?” katanya melalui pernyataan pers yang dikirim ke Redaksi Berita11.com, Sabtu (18/5/2019).

Ia juga menyoal beberapa hal yang aneh dalam pelaksanaan rekapitulasi suara. Ia menyoal adanya pergesera angka, apakah disebabkan data olahan Bawaslu yang tidak valid atau tidak akuran atau memang rekapitulasi yang dilakukan KPPS di TPS dan rekapitulasi dalam pleno tingkat PPK yang salah atau salah input.

“Apa sikap Bawaslu terkait dengan perbedaan angka hasil Pemilu, hasil olahan mereka dengan hasil pleno di tingkat PPK dan KPUD. Atau mungkin keberadaan Bawaslu ini hanya cukup sebagai simbol saja dari sebuah lembaga pengawas Pemilu tanpa kinerja yang maksimal sesuai dengan amanat UU Pemilu. Atau jangan-jangan ada udang di balik Bawaslu Kabupaten Bima,” sorotnya.

Fahrir mengaku sudah lama menyampaikan laporan berkaitan temuan pihaknya kepada Bawaslu Kabupaten Bima atas karuk marut dan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Bima. bahkan laporan itu disampaikan sebelum rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bima berakhir. Namun hingga kini, pihaknya menunggu respon dan tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Bima.

Dikatakannya, negara sudah mengucurkan dana milyaran hingga triliunan rupiah untuk membentuk lembaga penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu dengan maksud dan tujuan bahwa keberadaan lembaga itu adalah salah satu solusi untuk mengawasi jalannya Pemilu yg Jurdil, yang jauh dari indikasi-indikasi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

“Bawaslu harus memilki data yang valid dan akurat berdasarkan hitungan real di semua TPS yang ada sebagai data  pembanding. Apabila dikemudian hari ada pihak-parti (partai/caleg) yang merasa dirugikan dan  melakukan komplain atau melaporkan hasil Pemilu yang terindikasi adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa persoalan itu akan menjadi satu landasan atau acuan partaidan Caleg atau calon lainnya melakukan presur ke Bawaslu dalam rangka menanyakan kinerja, fungsi dan tugas Bawaslu itu sendiri terkait indikasi-indikasi pelanggaran yang mengarah ke pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana Pemilu.

“Perbedaan data hasil Pemilu berdasarkan data hasil olahan Bawaslu dengan data hasil pleno baik di tingkat PPK maupun KPUD sabagai dasar untuk mengungkap sebuah fakta dan kebenaran dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil demi membangun sebuah pondasi demokrasi yang kuat di negara ini,” katanya. [AD]