Mi6: Kekuatan Politik Petahana akan Diuji dalam Pilkada 2020 Kabupaten dan Kota di NTB

Iklan Semua Halaman

.

Mi6: Kekuatan Politik Petahana akan Diuji dalam Pilkada 2020 Kabupaten dan Kota di NTB

Selasa, 07 Mei 2019
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto SH.


Mataram, Berita11.com— Usai gelaran pemilu serentak 2019 ini, maka pesta demokrasi rakyat akan menyongsong tujuh Pilkada kota dan kabupaten 2020 yang tahapannya akan dimulai bulan September atau Oktober tahun ini.

Dipastikan pilkada 7 kabupaten/kota di NTB yakni kota Mataram, KLU, Lombok Tengah, KSB  Sumbawa Besar, Dompu dan Kabupaten Bima akan berlangsung ketat dan penuh kejutan. Hal ini mengacu pada hasil Pilleg 2019 yang memunculkan banyak figur baru yang berhasil menumbangkan incumbent sebagai wakil rakyat.

Harus diakui hasil pemilihan legislatif di NTB meskipun belum diumumkan secara resmi pemenangnya oleh KPU di semua tingkatan di NTB telah mengubah persepsi tentang kekuatan politik petahana.

Sebagai contoh misalnya, calon anggota DPR RI Dapil NTB2 /Pulu Lombok  diprediksi akan di isi oleh figur baru, setidaknya 50 persen yakni incumbent 4 orang dan pendatang baru 4 orang yakni  HBK Gerindra, Humaidi/Sari Yuliati Golkar, Surya Jaya Purnama PKS dan Wartiah PPP. Pun demikian dengan anggota DPR RI Dapil Sumbawa diprediksi akan diisi oleh figur baru.

Sementara itu, untuk anggota DPD RI diduga sebagian besar diisi oleh wajah baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.

April Spring dalam Pemilu legislatif serentak dan DPD di NTB akan menjadi snow ball dalam Pilkada kabupaten/kota 2020 yakni akan mengilhami bagi munculnya figur baru dalam pentas pertarungan perebutan pemimpin daerah. Hasil Pileg 2019 yang penuh kejutan ini akan menjadi spirit bagi figur baru calon pemimpin daerah bertarung menjadi best of the best melawan incumbent.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto , SH mengatakan konfigurasi politik Pilkada tujuh kabupaten/kota tetap akan mengacu pada perolehan kursi partai dalam Pileg di NTB. Hal ini tentu terkait dengan komposisi perolehan kursi masing-masing partai di DPRD kabupaten/ kota.

“Makin besar jumlah kursi partai di parlemen, maka akan memudahkan partai tersebut mengusung calonnya tanpa harus melakukan deal politik dengan partai lain,” kata Didu , panggilan akrab Dir Mi6 melalui press release Mi6.

Selain itu, ungkap Didu, Pilkada 2020 mendatang akan lebih berkualitas dengan tampilnya figur baru yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sebagai calon pemimpin daerah di samping kekuatan logistik politik.

“Hasil Pemilu legislatif/ DPD RI 2019 yang banyak memunculkan figur baru harus menjadi early warning bagi incumbent bahwa telah berhembus angin perubahan yang diinginkan rakyat,” ungkap Didu.

Sirkulasi Kepemimpinan Daerah

Terkait sirkulasi Kepemimpinan di daerah Didu mengatakan Mi6 senantiasa mendorong munculnya petarung petarung baru dalam 7 Pilkada kabupaten/ kota 2020 mendatang. Hal ini tentu akan menjadi pemantik yang positif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan yang lebih baik.

Meskipun demikian , lanjut Didu bukan berarti Mi6 tidak menginginkan petahana untuk menjadi pemimpin daerah tapi itu harus dimaknai sebagai bentuk atensi dan apresiasi Mi6 terhadap munculnya figur baru calon pemimpin daerah yang memiliki talenta dan kemampuan leadership.

“Jika yang bertarung hanya para incumbent atau calon boneka untuk memecah suara,  Pilkada hanya sia-sia dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik," tukas Direktur Mi6.

Lebih jauh Didu menambahkan partai politik hendaknya berani menampilkan figur baru atau kader terbaiknya untuk bertarung dalam momentum Pilkada 2020 tersebut agar terjadi regenerasi kepemimpinan sebagai pemimpin daerah.

“Pilkada 7 kabupaten/kota akan menjadi momentum terbaik bagi  Parpol untuk melakukan terobosan politik segaris dengan harapan masyarakat terkait figur kepala daerah yang  idamkan,” pungkasnya. [RD]