Pimpin Rakor, Bupati dan Wabup Minta OPD Tingkatkan Koordinasi

Iklan Semua Halaman

.

Pimpin Rakor, Bupati dan Wabup Minta OPD Tingkatkan Koordinasi

Rabu, 01 Mei 2019
Suasana Rapat Kooordinasi Pengendalian Pembangunan Lingkup Pemkab Bima di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Senin (29/4/2019) lalu.

KERJASAMA ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN BIMA DENGAN HARIAN ONLINE WWW.BERITA11.COM

Bima, Berita11.com  Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Bima berlangsung di ruang rapat utama kantor Bupati Bima, Senin (29/4/2019).  Pada rapat bertema pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran menuju Bima RAMAH Bupati Bima dan Wabup meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan koordinasi.

pada rapat yang mengundang seluruh pejabat eselon II dan eselon III yang merupakan pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) seluruh perangkat kerja tersebut, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE yang didampingi Wakil Bupati H Dahlan M. Noer dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs HM Taufik HAK, M.Si tersebut menekankan beberapa hal penting sebagai acuan pengelolaan program di masing-masing OPD. 

Bupati menegaskan kembali komitmen untuk mempertahankan predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dalam tiga tahun terakhir. “Oleh karena itu beberapa catatan khusus BPK agar segera diselesaikan secepatnya,” tandas Bupati Bima.

Selain masalah pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur sarana ibadah seperti pembangunan masjid agung juga menjadi fokus pembahasan Bupati Bima dengan jajaran. 

“Masjid Agung Bima yang akan menjadi ikon baru Kabupaten Bima agar segera direalisasikan pembangunannya pada tahun 2019 ini,”kata Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noer pada kesempatan tersebut menyimak beberapa laporan dari kepala OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar dapat berkoordinasi dengan baik. OPD harus dapat bersinergi dengan baik, jangan jalan sendiri-sendiri.

Wabup juga menyoroti kinerja Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya. “Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar harus benar-benar memperhatikan pelayanan dan memastikan fasilitas yang ada berfungsi dengan baik serta memberikan rasa nyaman bagi pasien yang berobat,” katanya. [AD]