Rekor Nomor 1 di Pulau Sumbawa, 157.993 Warga Kabupaten Bima belum punya Jaminan Kesehatan

Iklan Semua Halaman

.

Rekor Nomor 1 di Pulau Sumbawa, 157.993 Warga Kabupaten Bima belum punya Jaminan Kesehatan

Senin, 20 Mei 2019
Suasana Media Gathering dan Buka Puasa Bersama yang Digelar BPJS Kesehatan Cabang Bima di kantor Setempat, Senin (20/5/2019) Sore. Foto US.


Bima, Berita11.com— Sebanyak 305.201 atau 20 persen penduduk di Pulau Sumbawa belum tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari lima daerah, Kabupaten Bima adalah jawara yang warganya belum tercakup dalam JKN yaitu 157.993 jiwa, sehingga persentase peserta JKN di daerah yang dipimpin Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE ini hanya 70,13 persen.

Jika dibandingkan empat daerah lain yang ada di Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima adalah daerah yang paling buncit tingkat persentase peserta JKN. Beberapa daerah lain yang terbilang seumur jagung bahkan mampu mencapai 105,07 persen yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima, Hindro Kusumo menyebut, KSB adalah daerah tertinggi capaian persentase peserta JKN. Bahkan angka di atas 100 persen, merujuk pasca pemuktakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Juga:


“Kabupaten Bima masih 70,13 persen masih terendah bersama Kabupaten Sumbawa 71,58 persen peserta JKN,” katanya saat media gathering dan buka puasa bersama puluhan wartawan di aula kantor BPJS Cabang Bima, Senin (20/5/2019).


Dari total penduduk Kabupaten Bima sebanyak 528.993, peserta JKN didominasi kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 254.334 jiwa, sedangkan sisanya di luar yang ditanggung pemerintah daerah 35.080 peserta kategori PNS, TNI, Polri, PNS Kemhan dan Polri, 38.199 peserta JKN mandiri, peserta PPU 2.105 dan peserta integrasi Jamkesda kabupaten dan provinsi sebanyak 32.595 dan 3.701.

Meski demikian, Hindro Kusumo menyebut bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap JKN bagi warganya semakin lebih baik. Bahkan BPJS Cabang Bima setiap tiga bulan melaksanakan rekonsiliasi jika terdapat selisih data. “Kami anjurkan awal bulan sudah bayar. Iuran JKN kami lakukan rekonsiliasi setiap tiga bulan bersama pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, komitmen pemerintah daerah juga dilihat dari alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD. Berdasarkan data BPJS Cabang Bima, persentase peserta JKN di Pulau Sumbawa yakni Kabupaten Dompu (98,26 %), Kabupaten Bima (70,13%), KSB (105,07%), Kota Bima (97,04), Kabupaten Sumbawa (71,58%). [US]